SAMPIT — Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Umar Kaderi mengungkapkan bahwa percepatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Bupati Kotim. “Dengan selesainya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kami akan secepatnya rapat terkait dengan APBD perubahan. Kita harapkan akhir bulan ini atau bulan depan sudah bisa kita rancang untuk pembahasan di dewan,” kata Umar di Sampit, Jumat.
Dua Faktor Utama: BBM dan Bencana Kekeringan
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu pemicu utama percepatan ini. Dampaknya langsung terasa pada membengkaknya anggaran operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama untuk kendaraan dinas.
Apalagi, prakiraan BMKG pada 2026 mendatang menunjukkan potensi kemarau panjang yang serius bagi Kotim. Kondisi ini berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air bersih di sejumlah wilayah.
Kendaraan BPBD dan Damkarmat Butuh BBM Tambahan
Kepala daerah menekankan bahwa kendaraan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) membutuhkan pasokan BBM yang memadai. Tanpa tambahan anggaran, operasi pemadaman karhutla dan penyaluran air bersih ke masyarakat bisa terhambat.
“Kami akan secepatnya rapat terkait APBD perubahan ini. Kalau biasanya pembahasan itu dilaksanakan Juli - Agustus, tapi tahun ini kami upayakan lebih cepat,” imbuh Umar.
Target Pembahasan Selesai Sebelum Juli 2026
Pemkab Kotim menargetkan pembahasan bersama DPRD rampung lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, proses
