TAMIANG LAYANG — Dukungan terhadap sikap tegas PWI Kalteng itu disampaikan secara personal oleh para jurnalis di Bartim, meskipun belum ada pernyataan resmi dari organisasi wartawan setempat. Mereka menilai apa yang dilakukan Hotman Paris telah mencederai hubungan kemitraan antara advokat dan insan pers.
Video Viral Picu Kemarahan Insan Pers
Kemarahan bermula dari sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Hotman Paris melontarkan kalimat keras kepada seorang wartawan, “Lu punya otak nggak? Jawab dulu!”
Pernyataan itu sontak memicu reaksi dari berbagai kalangan, termasuk dari Dewan Kehormatan PWI Kalteng. Ririen Binti, sapaan akrab Sadagori Henoch Binti, langsung merespons dengan mengirimkan surat terbuka pada Sabtu (18/7/2026).
PWI Kalteng: Wartawan Bukan untuk Dihakimi
Dalam suratnya, Ririen menegaskan bahwa kehadiran wartawan di lapangan bukan untuk diintimidasi, melainkan menjalankan fungsi konstitusional memenuhi hak publik atas informasi. “Atas nama Dewan Kehormatan PWI Provinsi Kalimantan Tengah, saya menyatakan keberatan dan protes keras. Wartawan hadir bukan untuk dihakimi atau direndahkan, tetapi untuk memenuhi hak publik atas informasi,” tulisnya.
Ia juga menyoroti jaminan kemerdekaan pers yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 tentang kebebasan pers dan Pasal 8 tentang perlindungan hukum bagi wartawan. Menurutnya, Kode Etik Jurnalistik pun mewajibkan wartawan bekerja secara independen dan menyajikan berita berimbang.
Desakan agar Hotman Paris Klarifikasi Terbuka
Melalui surat tersebut, Ririen mendesak Hotman Paris untuk tidak lagi menggunakan diksi yang merendahkan wartawan dalam setiap konferensi pers maupun wawancara. Ia juga meminta adanya klarifikasi terbuka demi menjaga hubungan baik antara dunia advokasi dan insan pers.
Ririen mengajak semua pihak menjaga ruang publik yang sehat melalui komunikasi santun dan saling menghormati. “Sinergi antara penegak hukum dan insan pers merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi serta penegakan hukum di Indonesia,” pungkasnya.
