KALIMANTAN TENGAH — BPOM memberikan izin edar dan secara resmi meluncurkan Bio-TCV, vaksin tifoid konjugat produksi dalam negeri, di Jakarta, Selasa (14/5). Vaksin ini merupakan hasil riset bersama antara akademisi dari Universitas Indonesia, industri farmasi PT Bio Farma, dan dukungan penuh Kementerian Kesehatan. Langkah ini dinilai sebagai strategi konkret pemerintah untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional dari sisi hulu.
Kolaborasi Tiga Pilar yang Mempercepat Hilirisasi
Kepala BPOM, Penny K. Lukito, dalam sambutannya menegaskan bahwa Bio-TCV adalah bukti nyata hilirisasi riset di bidang vaksin. "Ini bukan sekadar produk baru. Ini adalah sistem yang kami bangun agar Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan vaksin dari luar negeri, khususnya untuk penyakit endemis seperti demam tifoid," ujarnya.
Proses pengembangan Bio-TCV memakan waktu lebih dari lima tahun, mulai dari riset dasar hingga uji klinis fase tiga. BPOM memastikan keamanan dan efikasi vaksin ini setara dengan produk sejenis dari produsen global. Data uji klinis menunjukkan tingkat imunogenisitas yang tinggi pada kelompok usia dewasa dan anak-anak.
Mengapa Vaksin Tifoid Menjadi Prioritas Nasional
Demam tifoid masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan mencatat angka kejadian mencapai 1,6 juta kasus per tahun, dengan sebagian besar pasien berasal dari daerah dengan sanitasi buruk. Vaksinasi massal selama ini terkendala harga vaksin impor yang relatif mahal dan pasokan yang tidak selalu stabil.
Dengan kehadiran Bio-TCV, pemerintah berencana memasukkan vaksin ini ke dalam program imunisasi nasional. Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir, menyatakan kapasitas produksi awal mencapai 10 juta dosis per tahun dan dapat ditingkatkan secara bertahap. "Kami targetkan harga jualnya 30-40 persen lebih murah dari vaksin impor, sehingga program vaksinasi massal lebih terjangkau APBN," kata Honesti.
Dampak bagi Industri Farmasi dan Sistem Kesehatan
Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga pada ekosistem industri farmasi nasional. BPOM mendorong agar skema kolaborasi serupa—antara universitas, BUMN farmasi, dan regulator—dapat direplikasi untuk pengembangan vaksin lain, seperti dengue dan pneumonia.
Pengamat kebijakan kesehatan dari Universitas Gadjah Mada, dr. Laksono Trisnantoro, menilai langkah ini strategis di tengah ancaman pandemi di masa depan. "Kemandirian vaksin adalah investasi jangka panjang. Ketika krisis global terjadi lagi, kita tidak akan rebutan pasokan dengan negara lain," ujarnya.
BPOM memastikan pengawasan pasca-pemasaran akan dilakukan secara ketat, termasuk pemantauan efek samping melalui sistem farmakovigilans. Vaksin Bio-TCV sudah bisa diakses di rumah sakit dan puskesmas mulai Agustus 2024.
