MUARA TEWEH — Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, memberikan dukungan terhadap partisipasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026. Acara yang berlangsung di Aula C Setda Barito Utara pada Senin (11/5/2026) ini juga menjadi momen peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi.
Sinergi Daerah untuk Jaga Daya Beli Masyarakat
Menurut Patih Herman AB, rakor yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan langkah strategis. Ia menilai stabilitas ekonomi daerah sangat bergantung pada koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah.
"Kami dari DPRD Barito Utara sangat mendukung langkah pemerintah daerah mengikuti rakor ini, karena pengendalian inflasi menjadi salah satu hal penting yang langsung dirasakan masyarakat, terutama terkait harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat," kata Patih Herman AB, Senin (11/5/2026).
Politisi tersebut menekankan bahwa sinergi antara eksekutif, legislatif, dan para pemangku kepentingan lainnya mutlak diperlukan. Tanpa koordinasi yang kuat, distribusi barang dan kestabilan harga pasar bisa terganggu.
Pendidikan Antikorupsi: Investasi Jangka Panjang
Bagian lain dari kegiatan yang turut diapresiasi adalah peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi. Patih Herman AB menilai inisiatif ini penting untuk menanamkan nilai integritas sejak usia dini.
“Pendidikan antikorupsi harus menjadi bagian penting dalam membangun mental dan karakter generasi penerus bangsa. Dengan adanya buku panduan dan bahan ajar ini diharapkan mampu memperkuat budaya jujur dan transparan di lingkungan pendidikan maupun pemerintahan,” tambahnya.
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Barito Utara, Drs. Muhlis, didampingi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian M. Mastur, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan H. Siswandoyo. Seluruh kepala daerah di Indonesia turut mengikuti rakor tersebut melalui sambungan Zoom.
