KUALA KURUN — Meski Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan 2025, Banggar DPRD tak memberi lampu hijau. Sejumlah catatan kritis justru mencuat dalam rapat paripurna yang digelar Senin lalu.
Pajak Perusahaan Besar Masih Menunggak, PAD Tak Optimal
Sorotan utama Banggar tertuju pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Juru Bicara Banggar, Yulius Agau, mendesak pemerintah daerah segera menagih Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang masih tertunggak oleh perusahaan besar swasta.
"Kami mendorong percepatan penyelesaian administrasi Hak Guna Usaha (HGU) agar potensi penerimaan daerah bisa dimaksimalkan," kata Yulius. Langkah ini dinilai krusial mengingat sektor pajak perusahaan menjadi penyumbang utama PAD yang belum tergarap optimal.
Ruang Rawat Anak RSUD Kuala Kurun Diminta Segera Dibersihkan
Di sektor kesehatan, Banggar menyoroti kondisi ruang rawat anak di RSUD Kuala Kurun. Manajemen rumah sakit diminta segera membenahi fasilitas tersebut agar lebih bersih, nyaman, dan layak bagi pasien.
Dinas Kesehatan juga diminta memperketat pengawasan terhadap puskesmas yang masih kekurangan dokter. Banggar turut menyoroti pengelolaan stok obat di seluruh puskesmas untuk mencegah kekosongan obat yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Legalitas Tanah Sekolah Jadi Syarat Sebelum Regrouping
Di bidang pendidikan, Banggar meminta pemerintah daerah menyelesaikan legalitas tanah sekolah terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan regrouping. Langkah ini penting untuk melindungi aset daerah dari sengketa di kemudian hari.
Banggar juga menekankan agar anggaran pendidikan benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan. Dinas Pendidikan diminta memperketat pengawasan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) agar berlangsung edukatif, kreatif, dan bebas dari praktik perpeloncoan.
Camat Diminta Aktif Laporkan Portal Liar dan Infrastruktur Rusak
Banggar turut mendorong para camat agar lebih aktif menjalankan fungsi koordinasi dalam menyelesaikan persoalan di lapangan. Mulai dari infrastruktur rusak, portal liar, hingga berbagai persoalan sosial di wilayah masing-masing.
"Camat diminta rutin memantau kondisi lapangan dan melaporkan setiap perkembangan kepada pemerintah kabupaten sebagai dasar pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat," tegas Yulius.
Banggar Apresiasi Opini WTP, Tapi Ingatkan Jangan Berpuas Diri
Di tengah deretan catatan kritis, Banggar memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Gunung Mas meraih opini WTP dari BPK. Menurut Yulius, capaian itu mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
Meski demikian, Banggar menegaskan agar pemerintah daerah tidak berpuas diri. Transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan harus terus ditingkatkan dengan memperkuat sistem pengendalian intern serta kualitas penyusunan laporan keuangan.
