PALANGKA RAYA — Gubernur Kalimantan Tengah kembali melakukan perombakan besar-besaran di jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II. Sebanyak 12 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng resmi digeser dan dilantik dalam upaya meningkatkan kinerja birokrasi. Mutasi ini merupakan bagian dari evaluasi berkala yang dilakukan kepala daerah untuk menyegarkan organisasi perangkat daerah.
Pejabat yang Digeser: Dari Dinas PUPR hingga BPKAD
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya. Sejumlah posisi strategis ikut dalam rombakan ini, termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Kepala Dinas Perhubungan.
Alasan Mutasi: Penyegaran dan Evaluasi Kinerja
Gubernur menyebut rotasi ini merupakan hal lumrah dalam pemerintahan. Tujuannya bukan sekadar mengganti pejabat, melainkan memberikan pengalaman baru serta meningkatkan produktivitas kerja. “Mutasi adalah bagian dari dinamika organisasi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah,” ujarnya dalam sambutan usai pelantikan.
Pergeseran ini juga dilakukan untuk mengisi posisi yang kosong akibat pensiun atau promosi. Beberapa pejabat yang sebelumnya menjabat di bagian kesekretariatan daerah kini ditempatkan di dinas teknis yang membutuhkan penanganan langsung di lapangan.
Bagaimana Dampaknya bagi Pelayanan Publik?
Warga Kalteng diharapkan tidak merasakan dampak negatif dari mutasi ini. Pemerintah provinsi memastikan proses transisi berjalan lancar dan pelayanan publik tetap optimal. Para pejabat yang baru diminta segera beradaptasi dengan tugasnya masing-masing tanpa mengganggu program yang sudah berjalan.
Gubernur juga menekankan pentingnya inovasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pejabat yang baru diminta untuk segera menyusun program kerja dalam 100 hari pertama masa jabatannya.
Apa Langkah Selanjutnya bagi Pejabat yang Dilantik?
Setelah pelantikan, para pejabat eselon II ini langsung mengikuti pembekalan singkat terkait prioritas pembangunan daerah. Fokus utama yang ditekankan adalah percepatan realisasi anggaran, penanganan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masing-masing dinas.
Rombakan ini menjadi yang kedua kalinya dilakukan gubernur dalam enam bulan terakhir. Langkah serupa diperkirakan masih akan berlanjut pada triwulan mendatang, terutama untuk posisi eselon III dan IV yang menunjang langsung kinerja eselon II.
