PALANGKA RAYA — Maryani Sabran menegaskan bahwa perbaikan jalan nasional tidak boleh semata-mata menunggu anggaran dari pusat. Menurut politisi PDIP itu, kepala daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus membangun komunikasi aktif dengan kementerian terkait agar penanganan bisa segera dilakukan.
“Perbaikan jalan nasional memang menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi kepala daerah harus aktif berkoordinasi. Paling tidak ada sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan jalan yang rusak,” ujarnya kepada wartawan, Rabu, 3 Juni 2026.
Kerusakan Ringan Bisa Ditangani Sementara, Jangan Menunggu Pusat
Maryani menyarankan agar pemerintah daerah tidak selalu menunggu proses penganggaran dari pusat untuk menangani kerusakan ringan atau titik-titik jalan berlubang. Ia menilai langkah darurat bisa dilakukan demi keselamatan pengguna jalan.
“Kalau hanya spot-spot jalan yang berlubang dan rusak, sebenarnya bisa saja ditangani sementara. Jangan semua harus menunggu anggaran pusat turun. Sambil menunggu proses berjalan, kita bisa mencari solusi bersama,” tegasnya.
CSR Perusahaan Harus Dimanfaatkan untuk Perbaikan Jalan
Anggota DPRD Kalteng itu juga mendorong pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di daerah, terutama perusahaan tambang dan perkebunan yang aktivitasnya menggunakan jalan umum untuk mengangkut hasil alam.
“Ngapain perusahaan ada di daerah kita kalau masyarakat tidak diperhatikan. CSR harus dilaksanakan, terutama untuk memperbaiki spot-spot jalan yang mereka lewati dalam aktivitas operasionalnya,” kata Maryani.
Kendaraan Bertonase Besar Jadi Penyebab Utama Kerusakan
Maryani menyoroti bahwa kerusakan jalan tidak lepas dari tingginya aktivitas kendaraan bertonase besar, alat berat, serta angkutan hasil tambang dan perkebunan yang kerap melebihi kapasitas kekuatan jalan. Ia menegaskan perbaikan harus menjadi tanggung jawab bersama.
“Harus disadari bersama bahwa kerusakan jalan juga disebabkan aktivitas kendaraan berat yang melebihi kapasitas. Karena itu, perbaikannya juga harus menjadi tanggung jawab bersama sambil menunggu anggaran pusat,” ujarnya.
Wakil Rakyat Diminta Berani Menyuarakan Ketidakadilan
Lebih lanjut, Maryani mengingatkan para pejabat dan wakil rakyat agar tidak mengabaikan persoalan jalan rusak yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat. Ia mencontohkan banyak kecelakaan terjadi akibat kondisi jalan yang buruk.
“Banyak kecelakaan terjadi akibat kondisi jalan yang rusak. Ini persoalan sederhana, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat. Jangan sampai pejabat nyaman naik mobil, sementara masyarakat harus menghadapi risiko setiap hari di jalan,” katanya.
Maryani pun mengajak seluruh pihak untuk mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat koordinasi. “Yang pasti, aspirasi masyarakat harus diperjuangkan. Semua pihak harus berkoordinasi dan bergotong royong agar persoalan jalan rusak bisa segera ditangani,” pungkasnya.
