NANGA BULIK — Anggaran itu memastikan warga yang selama ini belum terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) dari pusat atau peserta mandiri bisa berobat tanpa khawatir biaya. Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra menyebut sektor kesehatan menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
"Ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan merata dan terjangkau bagi seluruh warga," tegas Rizky di Nanga Bulik, Senin.
Berapa Banyak Warga yang Tercover?
Dengan tambahan 35.191 jiwa itu, total kepesertaan BPJS Kesehatan di Lamandau mencapai 115.446 jiwa per 1 Mei 2026. Angka itu setara 98,36 persen dari total penduduk yang berjumlah 117.368 jiwa.
Lamandau pun berhasil mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC). Artinya, hampir seluruh penduduk kabupaten itu sudah punya akses jaminan kesehatan.
Segmen Peserta Aktif JKN di Lamandau
Dari total kepesertaan, sebanyak 93.962 jiwa atau 80,06 persen tercatat sebagai peserta aktif Program JKN. Angka itu sudah memenuhi standar keaktifan yang ditetapkan dalam program UHC nasional.
Rincian peserta aktif berdasarkan segmen:
- Pekerja penerima upah badan usaha: 28.217 jiwa
- Pekerja penerima upah penyelenggara negara: 14.347 jiwa
- PBI Jaminan Kesehatan dari pemerintah pusat: 12.677 jiwa
- Peserta mandiri: 2.828 jiwa
- Peserta bukan pekerja: 697 jiwa
- Segmen lainnya: 5 jiwa
Mengapa Pemkab Ambil Alih Iuran?
Skema PBPU Pemda ini menyasar warga yang masuk kategori mampu secara ekonomi namun belum terdaftar di segmen lain. Iuran mereka langsung ditanggung APBD agar tidak ada celah warga yang terlepas dari perlindungan kesehatan.
"Program ini kami harap mampu meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan seluruh warga tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan," ujar Rizky.
Bupati menekankan, keberadaan layanan gratis melalui BPJS Kesehatan menjadi instrumen penting. Warga tidak boleh terkendala biaya saat membutuhkan pengobatan.
"Kami terus hadir melalui pembiayaan BPJS Kesehatan gratis agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak dan berkualitas," terangnya.
Kebijakan ini sekaligus memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah. Dengan cakupan hampir menyeluruh, Lamandau menjadi salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yang serius mengejar target UHC nasional.
