Pertumbuhan penerimaan negara di Bumi Tambun Bungai ini terutama disumbang oleh Pajak Penghasilan (PPh) non-migas yang mencapai Rp944,43 miliar. Angka itu naik 71,82 persen secara tahunan, dengan kontribusi terbesar dari PPh Pasal 25/29 Badan senilai Rp432,16 miliar.
Sektor Apa yang Paling Berkontribusi?
Herry menjelaskan, aktivitas ekonomi yang tercermin dari setoran pajak badan didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan besar dan eceran. "Kinerja ini mencerminkan kuatnya aktivitas WP Badan di Kalteng," ujarnya di Palangka Raya, Senin.
Tak hanya PPh, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga melesat 259,06 persen secara tahunan menjadi Rp22,01 miliar. Lonjakan ini menunjukkan percepatan pembayaran kewajiban pajak berbasis aset pada awal tahun.
PNBP Melonjak 473 Persen, Ada Dana Kontrak Batal
Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasinya mencapai Rp733,01 miliar atau tumbuh 473,88 persen secara tahunan. Angka fantastis ini utamanya dipengaruhi oleh penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran lalu dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) sebesar Rp566,06 miliar.
"Itu akibat kontrak RPATA yang tidak terselesaikan tahun berjalan," jelas Herry. Artinya, dana yang sebelumnya sudah dibelanjakan namun kontraknya batal, dikembalikan ke kas negara dan tercatat sebagai PNBP tahun ini.
Bea Keluar Sawit Terkontraksi, Harga CPO Turun
Meski secara umum positif, ada catatan dari Pajak Perdagangan Internasional yang terkontraksi 12,20 persen secara tahunan. Penerimaan Bea Keluar hanya Rp214,35 miliar, turun 11,34 persen dibanding tahun lalu.
Penyebabnya, harga referensi minyak kelapa sawit (CPO) per Maret 2026 turun ke 938,87 dolar AS per metrik ton, terkontraksi 1,64 persen secara tahunan. Penurunan harga komoditas utama Kalteng ini langsung berdampak pada setoran bea keluar.
Belanja Negara Terserap 25,62 Persen, THR dan Gaji Hakim Dorong Belanja Pegawai
Sementara dari sisi belanja, APBN Kalteng telah terealisasi Rp5.775,18 miliar atau 25,62 persen dari pagu. Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp1.421,88 miliar, tumbuh 35,90 persen secara tahunan.
Kenaikan belanja K/L ini didorong oleh pembayaran THR serta kenaikan gaji dan tunjangan hakim di lingkup Mahkamah Agung. Selain itu, belanja barang juga meningkat karena alokasi Kementerian Pertahanan untuk program dukungan manajemen seiring perubahan Korem menjadi Kodam.
Belanja modal terbesar digelontorkan Kementerian PU sebesar Rp216,57 miliar, atau 11,11 persen dari pagu Rp1,949 triliun. Dana itu digunakan untuk pembangunan dan preservasi jalan nasional di Kalimantan Tengah.
