PANGKALAN BUN — Tahapan pembahasan APBD Perubahan Kobar 2026 di tingkat provinsi telah rampung dan dokumen anggaran kini berada di meja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Proses registrasi menjadi syarat administratif terakhir sebelum beleid fiskal daerah itu bisa diberlakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Mulyadin menyampaikan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti seluruh catatan evaluasi melalui pembahasan bersama pemerintah daerah. Menurut dia, masukan dari provinsi tidak menyentuh banyak substansi anggaran.
"Alhamdulillah, APBD Perubahan kita setelah diajukan ke provinsi untuk dievaluasi ternyata tidak terlalu banyak mengalami perubahan atau temuan," kata Mulyadin, Selasa (27/10/2026).
Catatan Evaluasi Tetap Ditelaah Meski Perubahan Minim
Jumlah temuan yang sedikit tidak membuat DPRD Kobar mengendurkan pengawasan. Mulyadin menegaskan setiap rekomendasi tetap ditelaah agar tidak ada masukan yang terlewat sebelum dokumen diajukan kembali ke provinsi.
Evaluasi pemerintah provinsi, menurut dia, bukan sekadar tahapan administratif. Proses itu menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan anggaran daerah selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan administrasi.
DPRD bersama pemerintah daerah memilih menuntaskan pembahasan seluruh catatan sebelum dokumen kembali diajukan. Langkah itu ditempuh agar tidak ada koreksi susulan yang memperlambat penetapan anggaran.
Nomor Registrasi Jadi Kunci Penetapan APBD Perubahan
Penerbitan nomor registrasi dari Pemprov Kalteng menjadi penentu berikutnya. Nomor tersebut termasuk persyaratan penting dalam proses penetapan APBD Perubahan 2026 agar dapat diberlakukan sesuai mekanisme yang ditentukan.
Mulyadin berharap registrasi dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD Perubahan 2026 bisa berjalan sesuai perencanaan.
Ia juga mengingatkan seluruh pelaksanaan anggaran tetap berpedoman pada dokumen yang telah melalui tahapan evaluasi dan memenuhi ketentuan hukum. Penggunaan anggaran diharapkan mendukung kebutuhan serta kepentingan masyarakat Kobar.
