PALANGKA RAYA — Yudhi Karlianto Manan menegaskan pengelolaan dana bantuan presiden untuk karhutla harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Menurut politikus Komisi II DPRD Kota Palangka Raya itu, pengawasan anggaran bukan sekadar formalitas administrasi.
Ia menyoroti bahwa bantuan yang mengalir ke daerah mesti benar-benar mendukung penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan. Penggunaan anggaran juga perlu terbuka agar masyarakat tahu dana dipakai sesuai peruntukannya.
Transparansi sebagai Kunci Kepercayaan Warga
Yudhi menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai syarat utama menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, dua hal itu tidak bisa dipisahkan dari proses penyaluran bantuan.
"Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan merupakan kunci utama agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga," ucapnya.
Pernyataan itu muncul di tengah kondisi udara Palangka Raya yang masih terdampak kabut asap. Kerusakan lingkungan akibat karhutla juga belum sepenuhnya pulih, sehingga bantuan dinilai mesti segera sampai ke sasaran.
Kecepatan Penyaluran Diminta Tak Abaikan Ketelitian
Pemerintah kota didorong bergerak cepat menyalurkan dana bantuan ke warga dan instansi yang membutuhkan. Namun Yudhi mengingatkan kecepatan mesti berjalan seiring pengelolaan yang tertib.
"Pemerintah kota perlu bergerak cepat dalam menyalurkan dana bantuan, tetapi penggunaannya juga harus tetap cermat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Ia menilai penyaluran yang lambat berisiko memperpanjang penderitaan warga terdampak. Sebaliknya, penyaluran yang terburu-buru tanpa kontrol bisa membuka celah penyimpangan anggaran.
Dana Bantuan Diminta Tepat Sasaran dan Terbuka ke Publik
Ketepatan penggunaan dana menjadi perhatian lain Yudhi. Bantuan presiden diharapkan tidak hanya membantu penanganan dampak kebakaran, tetapi juga mendukung pemulihan lingkungan di wilayah terdampak.
Pemerintah kota diminta membuka informasi soal peruntukan dana kepada masyarakat. Langkah itu disebut penting agar warga bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran.
"Kami berharap dana bantuan ini benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dikelola secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," kata Yudhi.
Apa Langkah Selanjutnya?
DPRD Kota Palangka Raya akan menunggu laporan pengelolaan dana bantuan presiden dari pemerintah kota. Yudhi belum merinci mekanisme pengawasan yang akan ditempuh Komisi II.
Warga terdampak karhutla di Palangka Raya berharap bantuan segera terealisasi. Mereka juga meminta pemerintah kota terbuka soal besaran dan penerima dana.
