PALANGKA RAYA — Pemberian kompensasi itu berlangsung di Kantor DPW PAN Kalimantan Tengah pada Selasa (14/7/2026). Langkah ini merupakan tindak lanjut instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN yang mendorong apresiasi bagi kader berprestasi dalam Pemilu Legislatif 2024.
Nilai kompensasi dihitung berdasarkan rumus Rp15 ribu per suara. Abduh Hamid Koli Hobol menjadi satu-satunya penerima yang memenuhi syarat karena perolehan suaranya melampaui ambang batas 10 persen dari total suara sah partai di dapilnya.
Syarat dan Besaran Kompensasi untuk Caleg Gagal
Pengurus DPW PAN Kalteng, Iwang Mujiono, menjelaskan bahwa kebijakan ini menyasar caleg yang tidak mendapat kursi tetapi berkontribusi besar terhadap akumulasi suara partai. "Program ini merupakan arahan DPP PAN sebagai bentuk penghargaan kepada caleg yang berhasil memperoleh suara minimal 10 persen dari total suara sah partai di daerah pemilihannya," ujarnya.
Iwang menambahkan, mekanisme serupa diharapkan menjaga loyalitas kader pascapemilu. Dengan adanya insentif ini, partai ingin memastikan bahwa setiap suara yang diraih tetap dihargai meski tidak cukup untuk mengantarkan caleg bersangkutan ke kursi DPRD.
Soliditas Internal Jadi Target Utama
Tomy Irawan Diran menegaskan bahwa pemberian kompensasi bukan sekadar transaksi finansial. Menurutnya, capaian PAN di Kalteng merupakan hasil kerja kolektif seluruh caleg dan kader di lapangan. "Kami ingin menunjukkan bahwa setiap perjuangan kader tetap dihargai," kata anggota DPRD Kalteng terpilih itu.
Ia berharap langkah ini bisa memperkuat rasa kebersamaan di internal partai. "Keberhasilan PAN tentu tidak hanya karena caleg yang terpilih, tetapi juga hasil kerja seluruh kader. Semoga kompensasi ini semakin memperkuat rasa kebersamaan dan menjadi motivasi untuk terus membesarkan PAN ke depan," ujar Tomy.
Modal Politik Menjelang Agenda ke Depan
Melalui kebijakan ini, PAN Kalimantan Tengah ingin membangun fondasi soliditas yang lebih kokoh. Iwang menyebut bahwa penghargaan terhadap kontribusi kader menjadi modal penting dalam menghadapi agenda politik dan penguatan organisasi pada masa mendatang.
Praktik kompensasi semacam ini relatif jarang terjadi di partai lain di Kalteng. Sejumlah pengamat politik menilai langkah PAN bisa menjadi preseden baru dalam menjaga militansi kader di daerah, terutama bagi partai yang membutuhkan mesin politik solid menghadapi Pilkada mendatang.
