BANJARMASIN — Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra duduk satu meja dengan para ekonom senior dalam Seminar dan Lokakarya Ekonomi Nasional (SELENA) 2026. Acara yang berlangsung di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) itu mengangkat topik ketahanan ekonomi daerah di era transisi.
Mengapa Bupati Lamandau Diundang ke Forum Nasional?
Rizky Aditya Putra bukan sekadar kepala daerah. Dalam forum itu, ia dihadirkan sebagai praktisi yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamandau. Ia memaparkan pengalaman langsung mengelola anggaran dan program berbasis potensi lokal.
“Kami di Lamandau mencoba membangun dari desa. Sektor perkebunan dan UMKM jadi prioritas karena menyerap tenaga kerja paling banyak,” ujar Rizky di hadapan peserta.
Paparan Soal Dana Desa dan Inflasi Daerah
Dalam sesi lokakarya, bupati membeberkan strategi intervensi pasar untuk menekan inflasi. Salah satu yang disorot adalah penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan. Menurutnya, desa harus jadi buffer zone saat harga kebutuhan pokok naik.
Peserta seminar, yang terdiri dari mahasiswa dan dosen Fakultas Ekonomi ULM, mengajukan sejumlah pertanyaan kritis. Mulai dari efektivitas belanja daerah hingga tantangan infrastruktur di wilayah terpencil.
Apa yang Dibahas Soal Investasi di Kalimantan Tengah?
Sesi selanjutnya membahas iklim investasi di provinsi bertajuk Bumi Tambun Bungai. Rizky menekankan pentingnya kemudahan perizinan bagi investor kecil. Ia juga menyebut bahwa Lamandau membuka pintu lebar untuk investasi sektor hilirisasi sawit dan karet.
“Kami tidak hanya ingin bahan mentah keluar. Tapi bagaimana ada pabrik pengolahan di daerah. Itu yang sedang kami kejar,” jelasnya.
Respons Akademisi dan Rencana Tindak Lanjut
Dekan Fakultas Ekonomi ULM menyambut baik keterlibatan kepala daerah dalam forum akademik. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan kampus penting untuk merumuskan kebijakan berbasis data.
Setelah acara, Rizky Aditya Putra dijadwalkan bertemu dengan sejumlah peneliti ULM untuk membahas kajian potensi ekonomi Kabupaten Lamandau. Hasil seminar ini akan dirangkum menjadi rekomendasi kebijakan yang diserahkan ke pemerintah provinsi.
