PALANGKA RAYA — Hingga saat ini, DPRD Kalimantan Tengah belum menerima satu pun dokumen resmi dari pemerintah pusat terkait tahapan pembangunan jalur kereta api lintas Kalimantan. Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, mengaku informasi yang diterima masih sebatas wacana di tingkat pusat, tanpa kejelasan jadwal dan skema pendanaan.
“Kami menyambut baik rencana ini, karena memang sudah lama diharapkan masyarakat. Namun yang terpenting adalah kepastian realisasinya,” kata Junaidi di Palangka Raya, Kamis.
Konektivitas yang Tertunda
Proyek ambisius ini dirancang untuk membentang menghubungkan Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan berujung di kawasan IKN. Junaidi menilai, kebutuhan akan moda transportasi massal seperti kereta api sudah sangat mendesak.
“Jangan sampai hanya menjadi rencana. Harapan kami ini benar-benar diwujudkan, karena kebutuhan konektivitas di Kalimantan sangat besar,” ucapnya.
Menurut politisi tersebut, tanpa jalur rel, distribusi barang dan mobilitas warga antarprovinsi masih sangat bergantung pada jalan darat yang kondisinya tidak merata dan biaya logistik yang tinggi.
Dorong Ekonomi dan Buka Akses Wilayah Terisolasi
Keberadaan kereta api lintas Kalimantan diyakini mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru. Junaidi optimistis proyek ini akan membuka akses ke wilayah-wilayah yang selama ini terhambat infrastruktur.
“Tentunya ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan membuka akses wilayah yang selama ini masih terbatas,” ujarnya.
Dampak langsung yang diharapkan adalah percepatan distribusi hasil bumi seperti kelapa sawit, karet, dan batu bara dari pedalaman ke pelabuhan ekspor. Mobilitas warga untuk akses pendidikan dan kesehatan juga diprediksi meningkat.
Skema Lahan dan Kompensasi Warga
Mengenai salah satu hambatan klasik dalam proyek infrastruktur, yakni pembebasan lahan, Junaidi menyebut DPRD optimistis prosesnya bisa berjalan lancar. Ia memastikan akan ada skema yang jelas, termasuk pemberian ganti rugi bagi masyarakat terdampak.
“Untuk lahan pasti ada skema yang disiapkan, termasuk kompensasi. Ini tinggal bagaimana teknisnya nanti diatur,” jelasnya.
Namun, ia menekankan bahwa semua itu hanya bisa terwujud jika ada komitmen kuat dari pemerintah pusat. Tanpa kepastian regulasi dan pendanaan, proyek ini berpotensi kembali mengendap menjadi dokumen perencanaan semata.
“Harapan kami ini benar-benar direalisasikan, bukan sekadar rencana tanpa tindak lanjut,” demikian Junaidi.
