KALIMANTAN TENGAH — Ketegangan di internal PLN semakin terasa setelah beredar kabar bahwa Darmawan Prasodjo merombak jajaran Direksi dan Komisaris di PLN Batam (anak perusahaan) serta PLN Nusantara Power Construction atau NPC (anak usaha dari subholding PLN Nusantara Power). Kebijakan ini diambil di tengah situasi yang dianggap janggal oleh sejumlah pegawai, karena sejumlah posisi direksi di subholding justru masih kosong.
Kontradiksi Kebijakan: Tunggu Arahan Danantara, tapi Tetap Rombak
Seorang sumber di PLN Pusat mengungkapkan kebingungannya atas langkah Darmawan. Pasalnya, pada November 2024 lalu, Darmawan dan Direktur Keuangan Sinthya Roesly baru saja diperpanjang masa jabatannya. Namun, hingga saat ini, tujuh posisi direksi di PLN Holding disebut belum menerima Surat Keputusan (SK) karena alasan menunggu arahan dari Danantara.
"Padahal waktu itu alasannya kenapa dua direksi PLN Nusantara Power yang sekarang kosong sampai sekarang tidak diisi, kata Pak Dirut masih nunggu bagaimana arahan Danantara. Lagi pula sampai sekarang RUPS PLN Holding saja belum dilakukan," ujar sumber tersebut kepada Suara Pembaharuan, Jumat (11/4/2025).
Ironisnya, di saat jabatan direksi di subholding masih kosong, Darmawan justru terang-terangan merombak pejabat yang masih aktif. "Ya begitu, kami tidak tahu apa kepentingannya dan bagaimana Dirut menjadi komitmen ucapannya," imbuhnya.
Kader Pensiun Dipromosikan, Pengamat Nilai Ada Keanehan
Yang paling menyita perhatian adalah penunjukan mantan General Manager PLN UID Jawa Agung Murdifi sebagai Direksi di PLN NPC. Padahal, Agung Murdifi resmi pensiun sebagai pegawai PLN per 1 April 2025. Jabatan Direksi di NPC sendiri setara dengan Senior Manager di Unit Induk.
"Pejabat Direksi sebelumnya tidak bermasalah, tapi karena Darmo menunjukkan kuasanya, dia dengan mudah bisa menempatkan orang-orangnya sekalipun harus mengorbankan pegawai lainnya," kecam sumber internal tersebut.
Desakan Penggantian Dirut PLN Menguat
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira menyoroti keanehan ini. Ia membandingkan dengan BUMN lain seperti Pertamina, Garuda Indonesia, dan Bulog yang kursi direktur utamanya sudah diganti oleh pemerintahan baru. "Memang agak janggal, ada apa? Pertamina, Garuda Indonesia dan Bulog saja Dirutnya diganti, kenapa PLN tidak?" tanya Yudhistira.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri BUMN Erick Thohir seharusnya mempertimbangkan untuk melakukan penyegaran di tubuh PLN. "Masih banyak orang-orang pintar dan lebih mumpuni di negeri ini untuk menduduki posisi Dirut PLN," tegasnya.
Tak hanya soal perombakan, Yudhistira bersama tim Relawan Listrik Untuk Negeri juga telah melaporkan dugaan korupsi di era kepemimpinan Darmawan ke Kortas Tipikor Polri. Hingga kini, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan, namun Yudhistira optimistis kasus tersebut akan terungkap. "Kita tunggu saja tanggal mainnya," tutupnya.
