SAMPIT — Pemkab Kotim tidak lagi hanya fokus pada pembangunan fisik dalam perubahan anggaran tahun ini. Penyesuaian postur keuangan difokuskan untuk merespons kondisi darurat yang berkembang di tengah masyarakat, terutama ancaman karhutla dan kekeringan yang berpotensi mengganggu kesehatan, lingkungan, serta aktivitas ekonomi warga.
Bupati Kotim Halikinnor menegaskan bahwa perubahan APBD 2026 bukan sekadar perubahan angka dalam dokumen keuangan. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai instrumen komitmen untuk memastikan alokasi anggaran efektif, efisien, dan akuntabel.
“Perlunya pengalokasian anggaran untuk mempercepat penanganan isu-isu krusial daerah. Seperti penanganan stunting, pengendalian inflasi, daya beli, percepatan infrastruktur dasar masyarakat dan yang saat ini menjadi atensi kita bersama adalah penanganan bencana karhutla serta kekeringan,” kata Halikinnor, Selasa (18/8).
Postur Anggaran: Pendapatan Naik, Defisit Melebar
Dalam rancangan yang diserahkan kepada Ketua DPRD Kotim Rimbun, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp 1,947 triliun menjadi Rp 1,975 triliun. Namun di sisi lain, belanja daerah juga naik signifikan dari Rp 1,981 triliun menjadi Rp 2,071 triliun.
Kenaikan belanja yang lebih tinggi dibanding pendapatan membuat defisit anggaran melebar, dari Rp 33,69 miliar menjadi Rp 96,01 miliar. Meski demikian, Pemkab Kotim menilai penyesuaian ini diperlukan untuk menjaga respons cepat pemerintah di lapangan.
Halikinnor menjelaskan, penyusunan perubahan APBD ini didasarkan pada pertimbangan logis dan objektif terhadap perkembangan kondisi makro ekonomi, kebijakan pemerintah pusat, serta dinamika yang terjadi di Kotim selama semester pertama 2026.
Selain Bencana, Lima Sektor Ini Tetap Jadi Prioritas
Meski karhutla dan kekeringan menjadi atensi utama, pemerintah daerah tetap mempertahankan program prioritas lainnya. Halikinnor menyebutkan setidaknya ada lima sektor yang alokasinya tidak boleh berkurang dalam perubahan anggaran ini.
- Percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kotim.
- Pengendalian inflasi dan stabilisasi harga kebutuhan pokok.
- Menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan drainase.
- Penguatan kapasitas penanganan bencana, khususnya karhutla dan kekeringan.
Target Pembahasan: Alokasi yang Menjawab Kebutuhan Daerah
Pemkab Kotim berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan tepat waktu. Targetnya, alokasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memenuhi prosedur administrasi.
“Perubahan APBD tahun 2026 bukan sekadar angka-angka matematis, melainkan instrumen komitmen kita bersama untuk memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang efektif, efisien, akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kotim,” ujarnya.
Dengan kondisi cuaca yang diperkirakan masih ekstrem hingga akhir tahun, penguatan anggaran untuk karhutla diharapkan mampu mempercepat mobilisasi personel, sarana prasarana pemadaman, serta bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan.
