KALIMANTAN TENGAH — Ken Kutaragi, insinyur di balik kelahiran PlayStation, menilai penghentian produksi cakram fisik PS5 pada Januari 2028 sebagai keputusan yang masuk akal secara ekonomi. Ia mengakui kemarahan pemain, tetapi menyebut keengganan meninggalkan disk sebagai persoalan mentalitas. Pandangannya berada di tengah antara kubu pro-digital dan pembela kepemilikan fisik.
Kutaragi menyampaikan pendapat itu dalam wawancara dengan VGC di ajang Game Republic New Horizons Conference di Middlesbrough, Inggris, 15 Oktober. Ia menjabat sebagai chairman dan group CEO Sony Computer Entertainment sebelum meninggalkan perusahaan pada 2007. Karena itu, sikapnya mencerminkan pandangan pribadi, bukan posisi resmi Sony Interactive Entertainment.
Alasan Kutaragi Anggap Cakram Tak Lagi Relevan
Menurut Kutaragi, konsol generasi PS2 dan PS3 sudah punya fitur jaringan, tetapi belum banyak dipakai seperti sekarang. Ia membandingkan konsol dengan smartphone: mayoritas pengguna kini online dan percaya konten mereka akan tetap tersimpan. Dalam logika itu, kebutuhan akan media fisik memudar.
Ia juga menyinggung komposisi tim di Sony Interactive Entertainment yang banyak diisi orang dari Gaikai dan bisnis streaming. Baginya, cara pandang kepemimpinan sekarang berbeda dari era yang ia pimpin.
"[They may see] PlayStation as not just a game console, but also a content terminal," ujar Kutaragi kepada VGC.
Prediksi ini bukan hal baru. Pada 2006, Kutaragi sudah menyatakan distribusi digital akan membuat cakram tak lagi diperlukan. Dua dekade kemudian, arah industri bergerak ke sana.
Angka di Balik Keputusan Sony
Sony mengumumkan pada Juli bahwa produksi game PlayStation berbasis cakram dihentikan mulai Januari 2028. Alasannya, preferensi pemain bergeser ke digital. Unduhan digital menyumbang 82 persen penjualan game penuh PS4 dan PS5 pada kuartal April–Juni.
Dari sisi pendapatan, perangkat lunak fisik hanya menyumbang 20,5 miliar yen dari total 526,6 miliar yen pendapatan software game Sony. Porsinya di bawah empat persen. CFO Sony Lin Tao menyatakan perusahaan akan melangkah hati-hati meski opini pemain kuat. Petisi online penolakan penghentian game fisik sudah menembus 352.000 tanda tangan.
Posisi Kutaragi di Antara Dua Kubu Mantan Eksekutif
Kutaragi adalah eksekutif ketiga dari lingkaran PlayStation yang angkat bicara. Shuhei Yoshida, mantan presiden Worldwide Studios, mengaku sepenuhnya pemain digital dan tak melihat masalah besar dari hilangnya cakram.
Shawn Layden, mantan chairman Sony Worldwide Studios, menyebut PlayStation tanpa cakram akan "depressing, but solvable" jika Sony melisensikan proses pencetakan disk ke pihak ketiga, seperti yang dilakukan Microsoft untuk Xbox. Kutaragi berada di tengah: menerima logika Sony, tetapi memahami bahwa cakram telah "become a metaphor for 'owning' games."
Isu Kepemilikan Game Masuk ke Kongres AS
Perdebatan ini merembet ke ranah hukum. Anggota DPR AS Ritchie Torres (D-NY) mengumumkan Power to the Players Act pada 15 Oktober. RUU itu mengarahkan FTC menyusun aturan yang memperlakukan game yang dibeli sebagai milik pengguna, bukan sekadar lisensi.
Jika disahkan, aturan tersebut juga mewajibkan game online punya mode offline sebelum server ditutup. Namun, rancangan undang-undang itu belum diajukan secara resmi. Posisi Sony dalam gugatan class action di pengadilan federal California pada Agustus justru berlawanan: konsumen dianggap paham bahwa unduhan digital hanya lisensi yang bisa dicabut.
Bagi pengguna Indonesia yang masih mengoleksi cakram fisik PS5, keputusan Sony berarti masa edar disk resmi tinggal sekitar dua tahun lagi. Pemain yang bergantung pada disk bekas atau koleksi fisik perlu mulai mempertimbangkan pembelian digital, sambil mencermati perkembangan aturan kepemilikan game di tingkat global.
