PALANGKA RAYA — Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Sudarsono, menyatakan keprihatinannya atas insiden yang menimpa pelajar di Kabupaten Seruyan. Ia menegaskan kejadian serupa tidak boleh terulang, sehingga kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga pendistribusian makanan harus menjadi prioritas utama setiap pengelola dapur MBG.
"Kita prihatin. Kami meminta penyedia atau SPPG MBG menjaga kualitas makanan karena kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi," ujar Sudarsono, Selasa (11/8/2026).
Korban Tersebar di Dua Sekolah Menengah
Insiden ini melibatkan 90 siswa SMP Negeri 1 Kuala Pembuang dan 66 siswa SMA Negeri 1 Kuala Pembuang. Mereka mengeluhkan beragam gejala gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan yang diproduksi SPPG Seruyan Hilir, Kuala Pembuang I.
Menanggapi kejadian tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional dapur penyedia. Penghentian ini dilakukan untuk memudahkan proses investigasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan kontaminasi pangan.
BGN Diminta Beri Sanksi Tegas Jika Ada Kelalaian
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, mendukung penuh langkah evaluasi yang dilakukan BGN. Menurutnya, prosedur yang dijalankan sudah tepat, dimulai dari suspensi dapur hingga pemeriksaan untuk memastikan sumber keracunan.
"Biasanya dapur penyedia makanan akan langsung disuspend terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan investigasi dan pengecekan untuk memastikan apakah benar keracunan tersebut berasal dari MBG yang mereka konsumsi," kata Ansyari, Selasa (4/8/2026).
Ansyari menambahkan, apabila hasil investigasi menemukan adanya unsur kelalaian dalam penyajian makanan, sanksi tegas harus dijatuhkan. Hukuman tersebut bisa berupa perpanjangan masa penghentian operasional hingga pencabutan izin sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
Evaluasi Menyeluruh Jadi Kunci Keberlanjutan Program
Ia berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pengelola SPPG di Kalimantan Tengah. Aspek keamanan pangan tidak boleh diabaikan demi menjaga keberlanjutan program nasional yang menyasar anak-anak sekolah ini.
"Jika memang disebabkan oleh kelalaian dalam penyajian makanan, maka kita mendukung agar BGN segera melakukan evaluasi terhadap dapur penyedia tersebut," pungkasnya.
Dewan menekankan pengawasan berkelanjutan diperlukan tidak hanya saat insiden terjadi, tetapi juga dalam operasional harian. Hal ini untuk memastikan makanan yang diterima peserta didik aman dikonsumsi dan memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.
