DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur mencatat kebutuhan tambahan anggaran Rp110,58 miliar dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026. Angka ini merupakan kompilasi usulan empat komisi setelah rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra. Komisi III bidang kesejahteraan rakyat menjadi penyumbang terbesar.
III Jadi Penyumbang Terbesar LEAD: DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur mencatat kebutuhan tambahan anggaran Rp110,58 miliar dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026. Angka ini merupakan kompilasi usulan empat komisi setelah rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra. Komisi III bidang kesejahteraan rakyat menjadi penyumbang terbesar. ISI:SAMPIT — DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mencatat kebutuhan tambahan anggaran Rp110,58 miliar dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kotim Langkap menyampaikan, angka tersebut merupakan hasil pendalaman Komisi I hingga Komisi IV bersama OPD mitra kerja. Pendalaman ini bertujuan menyelaraskan program dengan prioritas pembangunan dan kemampuan fiskal daerah.
Rincian Usulan Empat Komisi
Kebutuhan tambahan anggaran tersebut berasal dari empat komisi dengan besaran berbeda. Komisi I bidang pemerintahan, hukum, dan keuangan mengusulkan Rp24,67 miliar. Komisi II bidang perekonomian mengusulkan Rp7,17 miliar.
Komisi III bidang kesejahteraan rakyat menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp70,53 miliar. Disusul Komisi IV bidang fisik dan prasarana sebesar Rp8,21 miliar.
Menurut Langkap, usulan ini tidak muncul tanpa proses. Setiap komisi menggelar rapat kerja untuk pendalaman, klarifikasi, dan penyelarasan terhadap program serta kegiatan yang dirancang pemerintah daerah.
Prioritas: Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah
“Usulan kekurangan anggaran ini pada prinsipnya untuk mendukung pelayanan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, dan kebutuhan operasional program pada masing-masing perangkat daerah,” ujar Langkap di Sampit, Rabu.
Namun, tidak seluruh kebutuhan yang diajukan dapat langsung dipenuhi. Proses pembahasan tetap mempertimbangkan kondisi fiskal, aspirasi masyarakat, serta kondisi geografis Kabupaten Kotim yang luas. Hasil kompilasi menunjukkan sejumlah program dan kegiatan belum terdanai akibat keterbatasan anggaran.
Struktur APBD Perubahan 2026: Defisit Rp96 Miliar
Dalam dokumen hasil rapat kompilasi yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan III Tahun 2026, DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mencatat struktur anggaran perubahan. Pendapatan tercatat Rp1,97 triliun dan belanja Rp2,07 triliun.
Dengan struktur tersebut, APBD Perubahan 2026 mengalami defisit Rp96,01 miliar. Sementara jumlah pembiayaan netto tercatat Rp156,89 miliar dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) sebesar Rp60,88 miliar.
“Masih banyak program kegiatan yang belum terdanai karena terkendala anggaran. Ini harus menjadi pemicu semangat ke depan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sumber-sumber yang belum maksimal,” tuturnya.
Langkah Selanjutnya dalam Pembahasan Raperda
Hasil kompilasi tersebut kini menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026. Langkap menegaskan, pembahasan anggaran tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan seluruh usulan OPD. Belanja daerah harus diarahkan pada kebutuhan yang berdampak terhadap pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.
Rapat paripurna selanjutnya akan menjadi ajang bagi fraksi-fraksi DPRD Kotim untuk memberikan tanggapan. Setelah itu, Raperda ditetapkan menjadi regulasi daerah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan serta prioritas pembangunan di Kotim.
