KALIMANTAN TENGAH — Insiden keracunan massal di SMP Negeri 5 Rembang, Jawa Tengah, yang menimpa puluhan siswa dan guru menjadi pukulan telak bagi klaim keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nurhadi, Anggota Komisi IX DPR RI, menyatakan keprihatinan mendalam dan menuntut evaluasi total terhadap tata kelola dapur penyedia makanan, bukan sekadar perbaikan prosedural jangka pendek.
"Kasus diare massal yang diduga dipicu oleh menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 5 Rembang harus menjadi alarm serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program ini," ujar Nurhadi kepada wartawan, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Dugaan Kontaminasi Telur dan Proses Investigasi yang Masih Berjalan
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun dari lapangan, sumber pencemaran diduga kuat berasal dari telur yang terkontaminasi bakteri. Namun, Nurhadi menegaskan bahwa hipotesis awal tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan final. Komisi IX DPR meminta seluruh pihak menghormati proses investigasi ilmiah yang tengah berjalan.
"Kita tetap harus menghormati proses investigasi dan menunggu hasil uji laboratorium agar penyebabnya dipastikan secara ilmiah," katanya.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Dinas Kesehatan setempat masih melakukan penelusuran rantai pasok, mulai dari pemasok bahan baku hingga proses pengolahan di SPPG yang bertanggung jawab memasok makanan ke sekolah tersebut.
Rantai Pasok di Bawah Pengawasan Ketat: Dari Bahan Baku Hingga Penyajian
Nurhadi menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak boleh diukur semata-mata dari jumlah makanan yang berhasil didistribusikan. Ia menuntut standar keamanan pangan yang tidak bisa ditawar di setiap tahapan produksi.
"Seluruh rantai penyelenggaraan, mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, proses memasak, distribusi, hingga penyajian, harus diawasi secara ketat dengan standar keamanan pangan yang tidak boleh ditawar," tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa temuan di Rembang membuktikan adanya celah pengawasan yang serius. Jika investigasi final menemukan unsur kelalaian atau pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP), Nurhadi meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada pihak yang bertanggung jawab. "Program sebesar MBG tidak boleh memberikan ruang bagi praktik yang mengabaikan keselamatan penerima manfaat," katanya.
Audit Preventif Menjadi Kewajiban, Bukan Respons atas Kasus
Lebih jauh, Komisi IX DPR mendorong pemerintah untuk tidak bersikap reaktif. Audit keamanan pangan harus dilakukan secara berkala dan preventif di seluruh dapur MBG di berbagai daerah, tanpa menunggu munculnya korban keracunan terlebih dahulu.
"Pengawasan harus bersifat preventif, dengan pemeriksaan kualitas bahan makanan, sanitasi dapur, rantai distribusi, hingga kompetensi para petugas pengolah makanan. Kejadian serupa tidak boleh terus berulang di berbagai wilayah," kata Nurhadi.
Audit tersebut dinilai krusial mengingat MBG merupakan investasi strategis bagi masa depan generasi Indonesia. Jaminan keamanan pangan menjadi fondasi yang tidak bisa dikompromikan.
"Masyarakat harus mendapatkan jaminan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak bukan hanya bergizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi," pungkasnya.
Komisi IX DPR RI memastikan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan MBG akan terus dijalankan secara ketat untuk memastikan program ini memenuhi standar kesehatan masyarakat yang berlaku.
