PALANGKA RAYA — Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalimantan Tengah menyambut positif opini WTP yang diraih Pemprov Kalteng untuk tahun anggaran 2025. Namun, di balik prestasi administrasi itu, fraksi menyoroti kesenjangan antara rapor keuangan yang bersih dan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Catatan Fraksi Nasdem: Jangan Sampai Administrasi Rapi, Rakyat Masih Susah
Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem, Bryan Iskandar, menyampaikan apresiasi dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di DPRD Kalteng, Jumat (26/6/2026). Ia menilai capaian opini WTP selama 12 tahun berturut-turut sejak 2014 adalah prestasi yang patut diapresiasi.
"Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemprov Kalteng atas keberhasilan mempertahankan Opini WTP dari BPK RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut," ujar Bryan dalam sidang paripurna.
Meski begitu, Bryan menekankan bahwa opini audit yang baik belum menjamin kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata. Fraksi Nasdem mendorong agar tata kelola keuangan yang rapi itu berdampak langsung ke warga.
"Kami berharap capaian administratif yang sangat baik ini dapat berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Kalteng," tegasnya.
Realisasi Anggaran 2025: Pendapatan Rp 7,2 Triliun, Belanja Terserap 89 Persen
Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam rapat paripurna, realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar Rp 7,284 triliun. Angka ini setara dengan 91,23 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp 7,433 triliun atau 89,03 persen dari pagu anggaran. Dari selisih pendapatan dan belanja, tercatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 216,072 miliar.
SiLPA yang cukup besar ini kerap menjadi perhatian publik. Biasanya, angka ini menunjukkan bahwa sebagian anggaran belum terserap optimal untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
WTP ke-12: Catatan Sejarah atau Pekerjaan Rumah?
Opini WTP dari BPK memang menjadi indikator tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Namun, bagi Fraksi Nasdem, sertifikat bersih dari BPK harus diikuti dengan bukti nyata di lapangan, seperti penurunan angka kemiskinan, perbaikan infrastruktur dasar, dan akses layanan publik yang lebih baik.
Catatan dari legislatif ini menjadi pengingat bahwa rapor keuangan yang baik hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Pertanyaan besarnya kini: apakah anggaran Rp 7,4 triliun yang dibelanjakan tahun lalu sudah benar-benar dirasakan oleh warga di 14 kabupaten dan kota di Kalteng?
