PURUK CAHU — Fraksi Partai NasDem di DPRD Kabupaten Murung Raya mendesak pemerintah daerah setempat untuk menindaklanjuti secara serius rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Desakan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD di Puruk Cahu, Jumat, saat pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025.
Juru bicara Fraksi NasDem, Fahriadi, menyatakan bahwa forum persidangan nanti harus memberikan atensi mendalam pada hal-hal strategis dan krusial, terutama terkait rekomendasi BPK. "Menghadapi tahapan pembahasan lanjutan, Fraksi NasDem mengingatkan agar forum persidangan nanti memberikan atensi mendalam pada hal-hal yang bersifat strategis dan krusial, utamanya terkait rekomendasi dari BPK RI," ujarnya.
Realisasi Anggaran Baru Sentuh 91,62 Persen
Selain soal rekomendasi BPK, Fraksi NasDem juga menyoroti penyerapan belanja daerah yang dinilai belum optimal. Dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp2,8 triliun, realisasi yang berhasil dibukukan baru mencapai Rp2,5 triliun atau sekitar 91,62 persen.
"Fraksi NasDem menilai capaian belanja operasi dan belanja modal yang baru menyentuh angka 92 persen tersebut masih belum optimal," tegas Fahriadi di hadapan Penjabat Sekretaris Daerah Murung Raya Sarwo Mintarjo.
Menurut fraksi, rendahnya realisasi ini disebabkan oleh proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang belum maksimal, baik dari aspek ketepatan waktu maupun akurasi dalam penyusunan program.
Raih WTP, PAD Tembus 161 Persen dari Target
Di sisi lain, Fahriadi memberikan apresiasi kepada eksekutif atas keberhasilan Pemkab Murung Raya yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. "Capaian ini mencerminkan komitmen dan kesungguhan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan," tambahnya.
Fraksi NasDem juga memuji realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil menembus 161,11 persen dari target yang ditetapkan. Atas lonjakan ini, Fahriadi mendorong pemerintah daerah untuk terus melahirkan strategi baru guna menggali dan mengoptimalkan potensi PAD di masa mendatang.
Fraksi NasDem berharap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 tidak sekadar menjadi dokumen formalitas, melainkan instrumen vital dalam menjamin transparansi dan menjadi pijakan evaluasi kebijakan pembangunan pada tahun berikutnya.
