SAMPIT — Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Irawati, mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera menyampaikan aspirasi petani sawit ke pemerintah pusat. Desakan ini muncul setelah harga TBS di tingkat petani terus terperosok dalam waktu singkat.
Harga Anjlok Setelah Kebijakan Baru Diumumkan
Irawati mengungkapkan, penurunan harga terjadi secara tiba-tiba dan bertepatan dengan pengumuman kebijakan tata niaga sawit oleh Presiden pada 20 Mei lalu. “Pak Presiden baru menyampaikan kebijakan pada tanggal 20, malam harinya sudah ada laporan harga sawit turun,” ujarnya di Sampit, Sabtu (23/5/2026).
Berdasarkan laporan yang diterima pemkab, harga tertinggi TBS saat ini hanya berkisar Rp 1.750 per kilogram. Angka itu jauh di bawah harga normal yang sebelumnya sempat mendekati Rp 3.000 per kilogram. Di beberapa titik, petani bahkan hanya menerima Rp 1.000 per kilogram.
Petani Terjepit di Tengah Biaya Produksi yang Membengkak
Irawati menyoroti beban ganda yang dialami petani mandiri. Selain menghadapi harga jual yang rendah, mereka juga harus menanggung kenaikan harga pupuk dan biaya operasional kebun yang terus meningkat. “Kasihan petani, sementara harga pupuk sekarang mahal sekali. Ini sangat menekan mereka,” katanya.
Ia menegaskan, sebagian besar petani kecil di Kotim menggantungkan penghasilan utama dari hasil panen sawit. Ketika harga jatuh, daya beli masyarakat di pedesaan ikut melambat dan berpotensi menggerus stabilitas ekonomi daerah yang ditopang sektor perkebunan.
Evaluasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu Disorot
Dalam pernyataannya, Irawati menyoroti perlunya evaluasi terhadap kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN yang dinilai menjadi salah satu pemicu gejolak harga di daerah. Menurutnya, setiap kebijakan strategis di sektor perkebunan harus mempertimbangkan kondisi riil petani di lapangan.
“Setidaknya melalui gubernur, suara masyarakat bisa diteruskan ke pusat. Jangan sampai petani terus menjadi pihak yang menanggung beban dari kebijakan yang tidak diimbangi perlindungan nyata,” tegas Irawati.
Dampak Meluas ke Ekonomi Lokal
Pemerintah Kabupaten Kotim menilai, jika kondisi ini dibiarkan berlarut, dampaknya tidak hanya dirasakan petani. Sektor perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha kecil di pedesaan ikut terpengaruh karena perputaran uang di tingkat bawah melambat.
Pemkab Kotim berharap ada langkah cepat dan terukur dari pemerintah provinsi maupun pusat. Langkah itu mencakup evaluasi tata niaga, penguatan regulasi harga, hingga perlindungan konkret bagi petani sawit agar krisis serupa tidak terulang.
