PALANGKA RAYA — Fenomena antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Palangka Raya masih membebani masyarakat hingga saat ini. Walaupun langkah korektif berupa pembatalan edaran pembatasan telah diambil, pemulihan distribusi di tingkat konsumen belum berjalan optimal.
Persoalan ini mendapat atensi serius dari Muhammad Taufikurahman, mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR). Ia berpendapat bahwa kebijakan yang diambil sebelumnya kurang matang dalam membaca dampak psikologis serta realitas kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.
Akar Masalah: Stok Eceran Kosong dan Penumpukan di SPBU
Menurut Taufik, lonjakan antrean bukan sekadar dipicu oleh perilaku belanja panik atau panic buying. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat terpaksa mengantre di SPBU karena stok BBM di tingkat pengecer atau kios-kios kecil sempat kosong total.
"Permasalahan utamanya bukan semata-mata panic buying seperti yang ramai dibicarakan. Faktanya, banyak masyarakat memang benar-benar membutuhkan BBM karena stok di tingkat pengecer kosong dan aktivitas sehari-hari tetap harus berjalan. Akibatnya, masyarakat tidak punya pilihan selain ikut mengantre di SPBU," ujar Taufik.
Kondisi tersebut diperparah dengan hilangnya alternatif pembelian bagi warga saat edaran pembatasan pertama kali diumumkan. Beban konsumsi yang biasanya terbagi ke berbagai titik distribusi eceran mendadak bertumpu sepenuhnya pada SPBU dalam waktu bersamaan, sehingga terjadi akumulasi kebutuhan riil di satu titik.
Pemerintah Perlu Perkuat Komunikasi Publik dan Pengawasan Lapangan
Taufik menekankan bahwa pembatalan aturan memang menjadi langkah yang tepat, namun dampak sosialnya sudah terlanjur meluas. Ia mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya bersama Pertamina untuk segera melakukan komunikasi publik yang lebih terpadu guna memastikan kepastian stok kepada warga.
Langkah teknis juga diperlukan untuk mengurai kemacetan kendaraan di area pengisian. Hal ini mencakup pengawasan distribusi yang lebih ketat, penambahan suplai pada jam-jam sibuk, pengaturan antrean, hingga tindakan tegas terhadap praktik penimbunan atau pembelian tidak wajar.
"Pemerintah perlu fokus pada normalisasi distribusi dan pemulihan kepercayaan publik. Karena sampai hari ini, dampak dari kebijakan tersebut masih terasa di lapangan," ungkapnya.
Ia berharap polemik ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan publik di masa depan. Menurutnya, sebuah regulasi tidak cukup hanya benar secara administratif, tetapi wajib memperhitungkan respons sosial dan kesiapan implementasi di tengah masyarakat.
