Kalteng - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara resmi menetapkan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sebagai daerah dengan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025. Penilaian tersebut juga menunjukkan bahwa Indeks Risiko Bencana (IRB) Kotim berada di bawah rata-rata provinsi, dengan kategori risiko sedang yang lebih terkendali.
Pengumuman hasil penilaian ini disampaikan BNPB melalui surat resmi yang ditandatangani Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, dan ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah pada 30 Januari 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, menjelaskan bahwa pada tahun 2025 Kotim mencatat nilai IKD sebesar 0,69, tertinggi di Kalimantan Tengah. Sementara itu, nilai IRB tercatat 85,84, masuk dalam kategori risiko bencana sedang.
“Capaian ini menunjukkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana semakin kuat dan terkelola dengan baik,” ujar Multazam di Sampit, Selasa (3/2/2026).
Ia menambahkan, BNPB telah melakukan proses verifikasi dan finalisasi data IKD sebagai bagian dari penilaian IRB tahun 2025 di tingkat kabupaten dan kota. Nilai IKD digunakan sebagai salah satu indikator utama dalam menghitung tingkat risiko bencana.
Berdasarkan data BNPB, nilai IRB Provinsi Kalimantan Tengah pada 2025 berada di angka 104,76, dengan rata-rata IKD kabupaten/kota sebesar 0,46. Tingginya nilai IKD Kotim, yakni 0,69, dinilai berkontribusi signifikan dalam menekan risiko bencana di wilayah tersebut.
IKD sendiri merupakan indikator kapasitas daerah dalam menghadapi dan menangani bencana, dengan rentang skor antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai IKD, semakin baik kesiapan dan ketahanan daerah. Sebaliknya, nilai IRB yang lebih rendah mencerminkan risiko bencana yang semakin terkendali.
Multazam menjelaskan, strategi utama Pemerintah Kabupaten Kotim dalam menurunkan risiko bencana meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, penguatan literasi kesiapsiagaan, pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan risiko bencana.
“Kebijakan kami juga diarahkan pada mitigasi struktural dan non-struktural, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan kapasitas teknis dan manajerial yang didukung teknologi informasi modern,” jelasnya.
Capaian tersebut selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur 2025–2029, khususnya pada misi penyediaan infrastruktur ramah lingkungan dan peningkatan ketahanan terhadap bencana. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotim Nomor 3 Tahun 2025.
“Atas nama pemerintah daerah, kami mengapresiasi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pemenuhan 71 indikator dengan 284 pertanyaan penilaian. Ke depan, kami berharap capaian ini dapat terus ditingkatkan,” pungkas Multazam.
