PALANGKARAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengaktifkan posko darurat di seluruh wilayah. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Posko PDB Karhutla) akan beroperasi selama 158 hari, mulai 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Status Siaga Darurat Ditetapkan Serentak
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, menyatakan bahwa status siaga darurat telah ditetapkan di seluruh kabupaten dan kota di Kalteng. "Di seluruh kabupaten dan kota di Kalteng sudah ditetapkan Status Siaga Darurat Karhutla Tahun 2026 yang berlaku selama 158 hari, mulai 26 Mei hingga 31 Oktober 2026," ujarnya dalam Rapat Teknis Aktivasi Posko PDB Karhutla, Selasa (23/6/2026).
Penetapan status siaga darurat dan pembentukan posko ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah. Darliansjah menegaskan bahwa keberadaan posko menjadi pusat kendali yang memungkinkan pemerintah menggerakkan seluruh sumber daya secara terpadu dalam satu sistem komando.
Pengerahan Sumber Daya Terpadu
Posko PDB Karhutla tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga TNI, Polri, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya. Darliansjah menekankan pentingnya integrasi seluruh sumber daya milik pemerintah pusat, daerah, dan swasta ke dalam satu rencana operasi.
"Seluruh operasi PDB Karhutla harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, terpadu, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi landasan dalam penyusunan rencana operasi, pengerahan sumber daya, pelaksanaan kegiatan di lapangan, maupun pengelolaan anggaran," ucap Darliansjah.
Fokus pada Pencegahan dan Keselamatan Petugas
Darliansjah meminta petugas untuk menyusun rencana operasi yang memuat pembagian tugas, strategi pencegahan dan pemadaman, serta penempatan personel secara tepat. Keselamatan petugas di lapangan menjadi prioritas utama dalam setiap operasi.
Selain itu, penyusunan kebutuhan anggaran, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), harus dilakukan secara cermat, transparan, efisien, dan akuntabel. Langkah ini untuk memastikan setiap operasi berjalan sesuai prinsip yang telah ditetapkan.
BPBD Siapkan Personel dan Peralatan
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, menyatakan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan personel, peralatan, dan sumber daya yang dimiliki. Upaya pencegahan maupun penanganan karhutla di seluruh wilayah Kalimantan Tengah akan didukung penuh.
"Melalui aktivasi Posko PDB Karhutla ini, kami ingin memastikan seluruh unsur penanganan dapat bergerak dalam satu komando, sehingga upaya pencegahan, pemadaman, hingga penanganan dampak kebakaran dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan terkoordinasi," kata Ahmad.
Posko PDB Karhutla nantinya akan melakukan kajian kebutuhan penanganan darurat, menyusun rencana operasi, mengoordinasikan instansi terkait, mengendalikan pelaksanaan operasi, melakukan pemantauan dan evaluasi, hingga mengelola informasi serta menyusun laporan kegiatan.
