KALIMANTAN TENGAH — Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengkonfirmasi penangkapan tersebut pada Rabu (10/6/2026). Dari total 11 orang yang diamankan, lima di antaranya merupakan ASN dari BPK, sementara enam lainnya adalah pihak-pihak yang sebelumnya sudah terjerat dalam operasi serupa.
"KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan dari perkara tersebut di mana untuk tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim Sumatera Selatan kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan," kata Budi dalam keterangan resminya.
Dugaan Suap Terkait Pemeriksaan Keuangan Daerah
OTT ini bukanlah operasi yang berdiri sendiri. KPK telah lebih dulu menggelar operasi senyap di Kabupaten Muara Enim yang menjaring enam orang. Penangkapan kali ini merupakan pengembangan yang langsung menyasar aparat pengawas keuangan negara di tingkat pusat.
"Enam orang yang juga diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan kemarin, lima orang lagi pihak-pihak baru yang kemudian diamankan dalam tangkap tangan ini. Lima orang ini merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan," sambung Budi.
Belum dijelaskan secara rinci posisi atau jabatan spesifik kelima ASN BPK tersebut dalam struktur lembaga. Namun, dugaan sementara, pemberian suap diduga bertujuan untuk mempengaruhi hasil audit atau pemeriksaan keuangan daerah yang dilakukan BPK terhadap Pemkab Muara Enim.
Pemeriksaan Intensif di Gedung Merah Putih
Seluruh pihak yang tertangkap kini telah dibawa dan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para tersangka, apakah akan ditahan atau tidak.
KPK belum merinci nilai suap yang diduga diberikan. Namun, lembaga tersebut memastikan akan terus mendalami aliran dana dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam kasus ini. Operasi ini menunjukkan bahwa pengawasan internal di lembaga negara seperti BPK pun tidak luput dari potensi penyimpangan.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengumumkan nama-nama resmi para tersangka. Publik menunggu langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pengembangan kasus ke aktor lain di lingkungan BPK atau pemerintah daerah setempat.
