Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah mengakui kontribusi penting pekerja musiman terhadap aktivitas ekonomi berbagai sektor di daerah. Dalam forum dialog yang diselenggarakan saat memperingati May Day 2026, perwakilan pekerja menyuarakan harapan agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kelompok yang masih menghadapi tantangan kepastian kerja dan kesejahteraan.
Pemerintah Pahami Kondisi Pekerja Musiman
Menanggapi aspirasi tersebut, Agustiar Sabran menegaskan bahwa pemerintah daerah memahami kondisi yang dihadapi para pekerja musiman. Gubernur menekankan bahwa keberadaan pekerja musiman harus mendapatkan perhatian bersama, baik dari pemerintah maupun perusahaan, mengingat kontribusi ekonomi mereka yang signifikan.
"Kami memahami apa yang menjadi harapan para pekerja musiman. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan berupaya mendorong perhatian terhadap kesejahteraan mereka agar ke depan semakin baik," ujar Agustiar Sabran dalam kesempatan tersebut.
Sinergi Tiga Pilar untuk Hubungan Kerja Harmonis
Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Kolaborasi ini dilihat sebagai kunci untuk memberikan perlindungan yang layak bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang bekerja secara musiman.
Dalam konteks ini, Agustiar Sabran juga menyampaikan harapan kepada dunia usaha agar terus menjaga komitmen terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Hal ini dirancang untuk menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman, dan produktif bagi semua pihak.
Visi Kesejahteraan Merata di Kalimantan Tengah
Gubernur mengekspresikan visi agar seluruh pekerja di Kalimantan Tengah dapat merasakan perhatian dan manfaat pembangunan daerah secara merata. Komitmen ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dari waktu ke waktu.
Dialog yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur turut dihadiri oleh Kapolda Kalimantan Tengah, Pangdam XXII/Tambun Bungai, Kabinda Kalteng, Anggota Komite IV DPD RI, Plt Sekda Kalimantan Tengah, dan sejumlah kepala OPD lainnya. Kehadiran multisektoral ini menunjukkan seriusnya pemerintah dalam menangani isu kesejahteraan pekerja di level provinsi.
