Nagekeo — Kementerian Pekerjaan Umum langsung bergerak cepat menindaklanjuti gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur dengan mempercepat pendataan serta pemeriksaan sejumlah bangunan layanan publik.
Prioritas pemeriksaan difokuskan pada fasilitas penunjang kebutuhan dasar warga, antara lain rumah sakit, kantor pemerintahan, rumah ibadah, dan berbagai fasilitas umum lainnya.
Langkah ini merupakan realisasi arahan Menteri PU Dody Hanggodo agar kepastian keamanan bangunan terdampak bisa segera diketahui masyarakat, sekaligus menjadi dasar untuk memetakan skala kerusakan dan kebutuhan perbaikannya.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau lokasi terdampak bencana di Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).
Untuk mempercepat proses di lapangan, Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT menambah jumlah personel pemeriksa. Sebanyak 11 personel tambahan dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026).
Mereka akan memperkuat tiga personel yang telah lebih dulu berada di lapangan, sehingga total ada 14 personel yang bertugas memeriksa bangunan terdampak.
Pemeriksaan dimulai dari Labuan Bajo dengan sasaran awal Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan sejumlah bangunan layanan publik lainnya. Setelah itu, tim akan bergerak ke Ruteng dan wilayah lain untuk menyusuri bangunan-bangunan yang terdampak.
Hasil pemeriksaan ini penting untuk memberi kepastian bagi masyarakat dan pengguna bangunan, terutama fasilitas yang masih dibutuhkan selama masa tanggap darurat. Data yang terkumpul juga menjadi acuan utama dalam menentukan langkah penanganan dan perbaikan ke depan.
Penanganan Sarana Dan Prasarana Distribusi Air Bersih
Selain pemeriksaan bangunan, Kementerian PU sejak dua hari terakhir juga melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana air minum di sejumlah wilayah terdampak, antara lain Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan mencakup Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi air, serta tampungan air yang tersedia di masyarakat.
BPBPK NTT melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk membantu pendataan sarana air minum di lapangan. Tim tidak hanya melakukan inventarisasi, tetapi juga langsung melakukan penanganan terhadap sarana yang mengalami gangguan.
Salah satu penanganan yang dilakukan berada di Kabupaten Ende, berupa perbaikan jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende. Perbaikan dilakukan terhadap jaringan perpipaan yang terdampak sehingga layanan air minum dapat kembali mendukung kebutuhan masyarakat.
Sebanyak 10 personel tambahan juga akan diberangkatkan dari Kupang untuk mendukung pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo pada Rabu (19/8/2026). Tim tersebut akan melakukan pengecekan sarana air minum sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di lokasi terdampak.
Kementerian PU memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi warga tetap terjaga, karena menjadi kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan aktivitas harian masyarakat maupun pengungsi selama masa tanggap darurat.
Di Kabupaten Nagekeo, dukungan sarana air bersih saat ini berupa tiga unit Mobil Tangki Air (MTA). Dua unit telah berada di lokasi, sedangkan satu unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai yang sebelumnya digunakan untuk penanganan banjir Mauponggo dan dapat dilanjutkan pemanfaatannya untuk mendukung penanganan bencana gempa.
Selain MTA, Kementerian PU juga menyediakan 16 unit Hidran Umum (HU). Sebanyak delapan unit merupakan dukungan yang tersedia untuk penanganan saat ini, sedangkan delapan unit lainnya merupakan HU pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo. Sementara itu, di Kupang masih disiagakan dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana.
Kementerian PU tengah menginventarisasi pos-pos pengungsian agar kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat dipenuhi secara cepat. Apabila diperlukan, mobilisasi prasarana dan sarana air minum dari luar NTT, seperti dari depo di Surabaya, juga disiapkan.
Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, sumber air akan dioptimalkan dari sistem penyediaan air minum atau PDAM apabila jaringan telah tersedia dan berfungsi. Apabila sumber air perpipaan belum tersedia atau mengalami gangguan, Kementerian PU akan menyiapkan alternatif dukungan melalui mobil tangki, hidran umum, tampungan air, maupun sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.
Kementerian PU memastikan pengiriman bantuan prasarana air bersih dan sanitasi akan terus dilanjutkan secara bertahap ke wilayah yang membutuhkan. Langkah tersebut merupakan bagian dari respons cepat pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak gempa tetap mendapatkan akses terhadap layanan dasar selama masa tanggap darurat.
