KALIMANTAN TENGAH — Komisi XI DPR RI telah menyetujui penetapan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru. Destry akan menggantikan Perry Warjiyo yang mundur sejak Juli lalu dan kini tinggal menunggu proses pelantikan resmi.
Namun, pergantian pucuk pimpinan di bank sentral dinilai tidak otomatis mengubah arah pergerakan mata uang Garuda. Ekonom Senior Didik J. Rachbini justru memproyeksikan pelemahan rupiah masih akan berlanjut, setidaknya dalam setengah dekade ke depan.
Struktur Ekonomi Jadi Penghambat Utama Penguatan Rupiah
Didik menegaskan, kepemimpinan baru di BI tidak akan banyak mengubah sistem moneter dan posisi nilai tukar. Menurutnya, faktor eksternal dan internal yang selama ini menjadi kendala sektor moneter diprediksi masih akan membayangi.
"Kepemimpinan baru memang tidak mungkin bisa mengubah faktor-faktor yang menjadi kendala selama ini. Jadi kepemimpinan baru saya prediksi tidak akan banyak mengubah sistem moneter dan rupiah seperti biasanya tetap akan lemah," ujar Didik dalam keterangannya, Minggu (30/8/2026).
Skala ekonomi Indonesia yang besar dengan pasar domestik luas ternyata tidak menjamin nilai tukar perkasa. Justru sebaliknya, struktur ekonomi yang terbentuk selama ini dinilai rapuh di sektor eksternal karena daya saing rendah.
Jebakan Suku Bunga Tinggi dan Minimnya Devisa
Didik menjelaskan, kebijakan bank sentral yang hanya bertumpu pada instrumen suku bunga tidak akan pernah cukup. Jika BI menaikkan suku bunga untuk menarik modal asing, imbal hasil memang lebih menarik, tetapi biaya transaksi di Indonesia sangat tinggi.
"Carut marut hukum, sosial politik, dan kebijakan yang rumit ini juga berdampak negatif pada dunia usaha, kredit perumahan (KPR), dan investasi domestik," paparnya.
Sebaliknya, jika BI memilih menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi, investor justru berpotensi kabur ke aset berbasis dolar AS. Kondisi ini membuat bank sentral seperti berjalan di tempat.
"Kebijakan konservatif yang sederhana hanya dengan instrumen suku bunga tidak akan menjadikan nilai tukar lebih kuat. Faktor lain yang berasosiasi dengan investasi dan produksi tidak mendukung, seperti kepercayaan terhadap hukum rendah, korupsi, dan sektor luar negeri lemah," tegas Didik.
Defisit Devisa dan Mental Inward Looking Pengusaha
Masalah mendasar lainnya, Indonesia terus membayar impor, utang luar negeri, dan transaksi internasional menggunakan dolar AS. Namun, di saat yang sama, cadangan devisa tidak dipupuk maksimal melalui ekspor, investasi asing, atau pariwisata.
"Arus masuk devisa tersebut lebih kecil daripada permintaan akan dolar sehingga nilai tukar terus tertekan," kata Didik.
Ia juga menyoroti pergeseran orientasi pengusaha nasional. Setelah era kebijakan outward looking di tahun 1980-an dan 1990-an, kini pengusaha lebih memilih fokus ke pasar domestik alias inward looking. Padahal, proses produksi yang rakus impor justru menambah tekanan pada nilai tukar.
"Jika orientasi ini tidak bisa diubah, maka BI tetap akan pasrah menerima," pungkasnya.
