JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR RI Sigit K Yunianto mengungkapkan bahwa masyarakat Kalimantan Tengah masih mengalami listrik menyala bergilir dan antrean BBM. Keluhan itu ia sampaikan langsung dalam rapat kerja bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Rabu.
"Di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, sekarang ini penderitaan seluruh masyarakat kami masih terjadi. Karena masih terjadi listrik menyala bergiliran dan juga BBM antre. Itu yang menjadi permasalahan saat ini," kata Sigit.
Minta Pembangkit Listrik Berkapasitas Lebih Besar
Politisi PDI Perjuangan itu menilai pemerintah perlu mengevaluasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Evaluasi diperlukan agar pembangunan pembangkit listrik tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.
Sigit meminta Kalimantan Tengah mendapat pembangkit dengan kapasitas lebih besar. Alasannya, daerah itu memiliki sumber daya alam yang melimpah namun belum dimanfaatkan optimal untuk kebutuhan energi warga.
"Kami berkeinginan supaya Kalimantan Tengah juga punya pembangkit listrik yang lebih besar," ujar mantan Ketua DPRD Kota Palangka Raya tiga periode itu.
Menurut Sigit, kondisi saat ini menjadi persoalan karena kebutuhan listrik di Kalimantan Tengah masih mendapat suplai dari provinsi lain. Potensi sumber daya energi di daerah tersebut disebutnya cukup besar.
Dorong Kalteng Punya Unit Induk Distribusi PLN Sendiri
Selain pembangunan pembangkit, Sigit mendorong Kalimantan Tengah memiliki Unit Induk Distribusi (UID) PLN sendiri. Saat ini, pengelolaan distribusi listrik Kalteng masih tergabung dengan Provinsi Kalimantan Selatan.
"Kami berkeinginan supaya Kalimantan Tengah ini berdiri sendiri, yaitu Unit Induk Distribusi, supaya bisa berdiri sendiri," katanya.
Dengan kemandirian tersebut, Sigit berharap program penguatan infrastruktur energi di Kalimantan Tengah dapat diperjuangkan lebih efektif. Kedaulatan energi diharapkan dirasakan masyarakat hingga wilayah pelosok.
Pemerintah Janji Bangun Listrik Secara Adil
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan memastikan pembangunan listrik dilakukan secara adil dari Aceh hingga Papua. Pemerintah tetap mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensi setiap wilayah.
Bahlil menyebut Kementerian ESDM selaku regulator akan berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur kelistrikan. Pemerintah, katanya, tidak akan menghindari tanggung jawab ketika terjadi persoalan kelistrikan di lapangan.
"Pemimpin itu harus berani mengambil tanggung jawab," katanya.
Bahlil menambahkan, pemerintah juga akan membahas persoalan tersebut bersama PLN dalam rapat terbatas. Rapat itu untuk menindaklanjuti aspirasi daerah terkait pemerataan akses listrik.
