PALANGKA RAYA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan catatan kritis terhadap rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Sikap itu dibacakan dalam Rapat Paripurna di Palangka Raya, Kamis (10/9/2026), saat penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Ferry Khaidir menyatakan fraksinya memahami urgensi perubahan anggaran daerah. Namun persetujuan melanjutkan pembahasan, kata dia, bukan berarti menyerahkan seluruh alokasi yang diusulkan tanpa pengawasan.
Penambahan Anggaran Akan Dicermati Satu per Satu
Ferry menyebut fraksinya akan memeriksa setiap penambahan anggaran secara kritis. Sorotan utama diarahkan pada program yang dinilai tidak memiliki urgensi tinggi, sementara kebutuhan dasar masyarakat belum tuntas.
"Kami akan mencermati setiap penambahan anggaran secara kritis, terutama terhadap program yang tidak memiliki urgensi tinggi sementara kebutuhan dasar masyarakat masih belum terselesaikan," kata Ferry saat membacakan pemandangan umum fraksi.
Fraksi PDI Perjuangan ingin memastikan APBD Kalteng tidak hanya besar secara nominal. Menurut Ferry, besaran angka anggaran harus sejalan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat luas.
Jalan Layak, Sekolah Layak, dan Kesehatan Jadi Ukuran
Fraksi menolak pembangunan yang berhenti sebagai angka capaian administratif di atas kertas. Ferry menyebut ukuran keberhasilan anggaran terletak pada hasil yang bisa dipakai warga sehari-hari.
"Kami ingin pembangunan menghasilkan jalan yang benar-benar dapat dilalui, sekolah yang benar-benar layak, fasilitas kesehatan yang benar-benar berfungsi, serta pelayanan publik yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat," lanjutnya.
Menurut Ferry, APBD bukan sekadar dokumen keuangan milik pemerintah. Anggaran daerah merupakan uang rakyat yang wajib dikembalikan dalam bentuk pemenuhan pelayanan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan peningkatan kesejahteraan.
Desakan Memperkecil Kesenjangan Antardaerah
Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemerintah Provinsi Kalteng memanfaatkan momentum Perubahan APBD 2026 untuk memperkecil jurang kesenjangan pembangunan antardaerah. Ferry menyoroti masih ada warga yang harus berjuang mendapatkan layanan dasar.
"Jangan sampai kita berbicara tentang Kalimantan Tengah yang maju, ketika masih ada masyarakat yang harus berjuang mendapatkan jalan yang layak, sekolah yang layak, dan pelayanan kesehatan yang layak," sentil Ferry.
Dengan seluruh catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima Rancangan Perubahan APBD Kalteng Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme perundang-undangan. Pengawalan ketat akan difokuskan pada sektor pemerataan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
"Semoga seluruh proses pembahasan dapat menghasilkan APBD yang lebih adil, tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Kalteng," pungkasnya.
