SAMPIT — Pendataan kebun sawit masyarakat yang menjadi korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur masih menemui jalan buntu. Pemerintah daerah kesulitan memastikan akurasi data dan titik lokasi perkebunan yang terbakar lantaran banyak pekebun yang belum memiliki legalitas administrasi berupa STDB.
Kepala DPKP Kotim, Yephi Hartady Periyanto, menyebut pihaknya saat ini hanya bisa menunggu hasil verifikasi dari Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Karhutla yang bertugas di lapangan. Ia mengakui proses identifikasi lahan milik warga jauh lebih rumit dibandingkan area perkebunan besar swasta (PBS).
Yephi menjelaskan, pendataan untuk perkebunan besar relatif mudah karena setiap perusahaan pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) memiliki kewajiban pelaporan dan pengelolaan areal secara jelas. Perusahaan juga rutin mengirimkan laporan kesiapsiagaan serta notifikasi jika terjadi kebakaran di sekitar wilayah konsesi mereka.
“Untuk yang kebun sawit masyarakat ini agak terkendala, karena mayoritas masyarakat pekebun sawit belum mendaftarkan diri dan memperoleh STDB,” jelas Yephi, Rabu (26/8/2026).
Kondisi ini membuat Pemkab Kotim tidak memiliki peta detail perkebunan rakyat, termasuk saat kebun tersebut terdampak bencana. Padahal, data yang akurat diperlukan untuk penyaluran bantuan maupun program rehabilitasi lahan pasca-kebakaran.
“Semoga momentum ini menjadikan masyarakat, khususnya pekebun, menyadari pentingnya kejelasan lahan dan tertib mengurus STDB,” ujarnya.
Sebelumnya, laporan karhutla menyebutkan sejumlah kebun sawit warga hangus terbakar di Kecamatan Pulau Hanaut dan Mentaya Hilir Utara. DPKP pun telah mengingatkan perusahaan kelapa sawit untuk meningkatkan kesiapsiagaan menjaga areal dan wilayah penyangga dari potensi api sejak jauh hari.