PALANGKA RAYA — Gerakan #SupayaMerekaMerasakan digelar sejumlah elemen mahasiswa dan aktivis di Tugu Soekarno, Kota Palangka Raya. Aksi itu menyerukan agar pemerintah pusat tidak lagi menangani karhutla hanya lewat laporan dari daerah.
Massa menilai penanganan karhutla selama ini terlalu berjarak dari kondisi warga di lapangan. Mereka mendorong agar karhutla di Kalimantan mendapat perhatian serius dan ditetapkan sebagai bencana nasional.
Siapa Saja yang Diminta Turun ke Kalteng
Aktivis Brand News Indonesia Virdian Aurellio menyebut pihaknya membawa sejumlah tuntutan nasional dalam aksi tersebut. Salah satunya meminta Presiden, Wakil Presiden, menteri, Kepala BNPB hingga jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) turun langsung ke Kalteng.
"Kami datang membawa satu seruan yang akan menguji keseriusan negara untuk datang dan merasakan sendiri," kata Virdian.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menerima laporan, mengikuti rapat, maupun menyampaikan pernyataan dari pusat. Ia menilai penanganan karhutla masih dilakukan dari Jakarta tanpa menyentuh kondisi riil di titik api.
"Selama ini karhutla ditangani dari Jakarta dengan 'saya dapat laporan', rapat di ruangan ber-AC, pernyataan pers jauh dari titik api," ujarnya.
Empat Tuntutan Utama Massa Aksi
Selain mendorong pemerintah pusat turun langsung, massa aksi meminta karhutla Kalimantan ditetapkan sebagai bencana nasional dan masyarakat terdampak menjadi prioritas penanganan. Mereka juga mendesak pemerintah mencabut, mengadili, serta mengumumkan secara terbuka korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.
"Pertama, tetapkan karhutla Kalimantan sebagai bencana nasional dan tunjukkan prioritas pemerintah kepada masyarakat terdampak," ucap Virdian.
Tuntutan lainnya yakni penguatan manajemen dan transparansi anggaran penanganan karhutla, penghentian pemotongan anggaran kebencanaan, serta pengembalian Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk mendukung pemulihan hutan Kalimantan.
"Hentikan pemotongan anggaran kebencanaan dan kembalikan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk pemulihan penuh hutan Kalimantan," tegasnya.
BBM hingga Layanan Kesehatan Jadi Sorotan
Massa juga menyoroti kebutuhan dasar masyarakat selama karhutla, mulai dari ketersediaan BBM, akses air bersih, persoalan listrik hingga layanan kesehatan. Pemerintah didesak memastikan pemulihan dan bantuan kesehatan gratis bagi masyarakat yang terdampak.
"Prioritaskan pemulihan dan gratiskan bantuan kesehatan untuk masyarakat terdampak karhutla," sebut Virdian.
Selain itu, aktivis meminta seluruh lokasi karhutla di Kalteng diaudit, termasuk pemeriksaan status kepemilikan dan perizinan lahan. Pihak yang terbukti bertanggung jawab diminta diproses sesuai hukum.
Desakan Pecat Pejabat yang Dinilai Gagal
Dalam tuntutannya, massa aksi juga meminta pejabat yang dinilai gagal menangani karhutla dan terbukti memiliki konflik kepentingan diproses sesuai hukum. Virdian secara khusus menyebut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam tuntutan tersebut.
"Pecat dan adili seluruh pejabat yang gagal mengurus karhutla serta terbukti memiliki konflik kepentingan, termasuk menteri-menteri bermasalah, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni," pungkasnya.
