KUALA KAPUAS — Forum koordinasi tersebut menjadi tindak lanjut Technical Working Group di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Perwakilan BRMP Biogen Bogor, Dr. Ketut Gede Mudiarta, menyebut padi sebagai salah satu fokus pengelolaan SDG di Kapuas.
"Kami berharap di Kabupaten Kapuas ada platform kebijakan yang menjadi wadah pengelolaan sumber daya genetik secara sinergis dan lintas sektor," kata Ketut.
Pengembangan program menyasar dua kecamatan, yakni Kapuas Timur dan Tamban Catur. Program ini melibatkan sektor pertanian dan BRMP dalam kerja sama dengan FAO.
Padi Kapuas Masih Bertumpu pada Varietas Lokal
Kepala Bapperida Kapuas Ahmad M. Saribi menilai konservasi SDG bukan sekadar menyimpan benih. Kapuas memiliki beragam tanaman pangan lokal seperti padi, uwi, dan talas yang diwariskan antargenerasi.
Menurut Saribi, sebagian pertanian padi di Kapuas masih bertumpu pada varietas lokal. Kondisi itu membuat konservasi dinilai mendesak agar kekayaan genetik tidak tergerus pergeseran varietas unggul.
"Keanekaragaman tanaman lokal bukan hanya warisan masa lalu, tetapi aset pembangunan dan sumber ketahanan pangan bagi generasi mendatang," ujarnya.
Tiga Jalur Konservasi yang Disiapkan
Saribi memaparkan konservasi akan dijalankan melalui tiga pendekatan. Pertama, konservasi habitat asal (in-situ) untuk menjaga tanaman tetap tumbuh di lingkungan aslinya.
Kedua, konservasi di luar habitat (ex-situ) dengan penyimpanan benih dan koleksi plasma nutfah. Ketiga, praktik budidaya petani (on-farm) yang melibatkan langsung warga tani.
Pengelolaan menyeluruh mencakup konservasi, dokumentasi, karakterisasi, basis data, hingga pengembangan industri. Saribi menyebut pendekatan hulu-hilir itu penting agar hasil konservasi punya nilai ekonomi.
Perkuat Swasembada Pangan Daerah
Pengelolaan sumber daya genetik dinilai dapat memperkuat program swasembada pangan. Kekayaan hayati lokal disebut sebagai cadangan biologis untuk menghadapi kebutuhan pangan masa depan.
Forum lintas sektor ini diharapkan menghasilkan platform kebijakan yang mengikat antar-OPD. Dengan begitu, pengelolaan SDG tidak berjalan sendiri-sendiri di tiap dinas.
Pemkab Kapuas belum memerinci jadwal penetapan kebijakan tersebut. Namun arah pengembangan program sudah ditetapkan pada dua kecamatan yang menjadi prioritas pendampingan.
