Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangka Raya menargetkan penyelesaian 12 Program Pembentukan Peraturan Daerah 2026 hingga pertengahan Desember. Sejumlah Raperda sudah rampung tahapan pembahasan, sementara beberapa lainnya masih berproses, termasuk Raperda Kota Layak Anak dan BUMD.
PALANGKA RAYA — Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, menyatakan pihaknya mengawal seluruh tahapan pembahasan agar tidak ada agenda legislasi yang tertinggal hingga akhir tahun. Percepatan dilakukan tanpa memangkas proses harmonisasi, konsultasi publik, dan sinkronisasi yang wajib dilalui setiap Raperda.
Dua Raperda Sudah Tuntas, Dua Masih Berproses
Dari 12 Propemperda 2026, sejumlah rancangan telah menyelesaikan tahapan pembahasan. Dua di antaranya Raperda yang berkaitan dengan kepramukaan serta pencegahan bencana alam.
Beberapa Raperda lainnya masih dalam proses, termasuk Raperda tentang Kota Layak Anak (KLA) dan Raperda mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keduanya masuk daftar yang dikejar rampung sebelum tenggat.
Mengapa Penyusunan Perda Butuh Waktu Panjang
Khemal menjelaskan bahwa penyusunan Perda tidak bisa dilakukan secara instan. Setiap Raperda harus melewati harmonisasi, konsultasi publik, hingga sinkronisasi agar substansinya selaras dengan ketentuan yang berlaku.
"Perda ini kan tidak mudah, tahapannya panjang. Berproses ada harmonisasi, ada konsultasi publik. Hasil harmonisasi kan disinkronkan lagi," ucap Khemal di Palangka Raya, Rabu.
Proses tersebut, menurutnya, diperlukan agar materi yang diatur benar-benar matang sebelum ditetapkan. Substansi Raperda juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah.
Target Bukan Sekadar Selesai
Khemal menegaskan bahwa target utama bukan hanya menuntaskan 12 Propemperda tepat waktu. Kualitas regulasi yang dihasilkan tetap menjadi prioritas.
"Yang kita kejar bukan hanya selesai, tetapi bagaimana regulasi yang dihasilkan benar-benar matang dan bisa diterapkan," ujarnya.
Dengan sisa waktu hingga pertengahan Desember, Bapemperda akan terus memantau Raperda yang masih berproses. Percepatan pembahasan menjadi langkah penting agar seluruh agenda legislasi daerah tahun ini dapat diselesaikan sesuai target.
"Kita akan kawal seluruh prosesnya supaya 12 Propemperda 2026 bisa diselesaikan sesuai target," pungkas Khemal.
