PALANGKA RAYA — Rencana pembentukan posko induk karhutla mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang dipimpin Gubernur Kalteng Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Sabtu (29/8/2026). Sekretaris Daerah Kalteng Linae menyebut posko ini akan menjadi pusat koordinasi dan kendali utama.
“Posko ini akan kita siapkan sebagai pusat koordinasi dan kendali. Selain itu, posko juga berfungsi untuk pemantauan, deteksi dini, serta respons cepat terhadap potensi karhutla di wilayah Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Perkuat Pusdalops dengan Sentral Komando Baru
Kalteng sejatinya telah memiliki Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Karhutla di kawasan Kilometer 2,5. Namun, pemerintah daerah menilai perlu ada sentral koordinasi tambahan yang lebih dekat dengan pusat pengambilan keputusan.
Linae menjelaskan, keberadaan posko induk di lingkungan Kantor Gubernur bertujuan mempercepat pertukaran informasi dan proses pengambilan keputusan saat kondisi darurat. “Kalau kita memerlukan informasi secara cepat dan harus mengambil keputusan dengan segera, semuanya bisa dilakukan melalui pos induk karhutla,” jelasnya.
Kesiapan Personel dan Perangkat Jadi Syarat Utama
Seluruh unsur yang terlibat diminta memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, perangkat komunikasi, hingga lingkungan operasional. Hal ini diperlukan agar setiap laporan titik api yang masuk bisa segera diverifikasi dan ditindaklanjuti di lapangan.
Pemprov Kalteng juga akan meningkatkan pengawasan langsung ke sejumlah kabupaten dan kota secara bertahap. Pemeriksaan ini untuk memastikan kesiapan daerah menghadapi potensi kebakaran.
Pertemuan dengan Pengusaha Sawit dan Forkopimda
Dalam waktu dekat, Pemprov Kalteng merencanakan pertemuan dengan seluruh pengusaha perkebunan kelapa sawit serta bupati dan wali kota. Agenda ini bertujuan menyatukan langkah dan memperjelas kewajiban masing-masing daerah dalam penanganan karhutla.
“Seluruh Forkopimda kami harapkan dapat hadir untuk menyampaikan hal-hal penting yang perlu disepakati, sehingga para bupati dan wali kota mengetahui apa yang harus dilakukan serta menjadi kewajiban mereka,” kata Linae.
Logistik dan Kesehatan Petugas Jadi Perhatian
Dukungan logistik bagi petugas dan relawan di lapangan turut dibahas dalam rapat. Dinas Sosial diminta segera berkoordinasi menentukan lokasi dapur umum yang akan melayani personel pemadaman.
Sementara itu, Dinas PUPR diminta memastikan ketersediaan air bersih di wilayah yang membutuhkan, terutama saat operasi pemadaman berlangsung lama. “Yang pasti, ketersediaan air bersih harus segera dilaksanakan,” tegas Linae.
Dari sisi kesehatan, Dinas Kesehatan Kalteng diminta menginventarisasi seluruh kebutuhan penanganan dampak karhutla. Koordinasi dengan pusat krisis Kementerian Kesehatan akan dilakukan untuk kebutuhan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Gubernur: Target Kita Bebas dari Kabut Asap
Gubernur Agustiar Sabran menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat, instansi teknis, dunia usaha, relawan, hingga masyarakat. “Jangan ada ego sektoral. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Kita bekerja sama, berkolaborasi untuk satu tujuan, yaitu melindungi masyarakat dan menjaga Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam penanggulangan karhutla dan meminta semangat kolaborasi dipertahankan hingga musim kemarau berakhir. “Target kita jelas: Karhutla terkendali, masyarakat terlindungi, lingkungan terjaga, dan Kalimantan Tengah bebas dari kabut asap,” pungkasnya.
