Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, mendorong pemerintah daerah meliburkan sementara aktivitas sekolah dan membagikan masker gratis kepada warga jika kualitas udara memburuk akibat kabut asap. Usulan ini muncul di tengah tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mencapai 306 kasus dengan luas lahan terbakar 264,79 hektare hingga 21 Agustus 2026. Syaufwan menegaskan langkah perlindungan kesehatan ini penting, terutama bagi kelompok rentan dan anak-anak.
PALANGKA RAYA — Ratusan titik kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kota Palangka Raya dalam beberapa pekan terakhir memaksa DPRD setempat mengambil sikap. Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, secara resmi mendorong pemerintah kota untuk menyiapkan skenario darurat, termasuk opsi meliburkan sekolah dan pembagian masker gratis apabila indeks standar pencemaran udara (ISPU) menunjukkan level tidak sehat.
Data yang dihimpun hingga 21 Agustus 2026 mencatat sudah ada 306 kejadian karhutla di wilayah kota. Luas lahan yang terbakar mencapai 264,79 hektare, tersebar di sejumlah kecamatan yang memiliki konsentrasi lahan gambut.
Angka Karhutla di Palangka Raya Masih Terus Bertambah
Syaufwan mengungkapkan bahwa angka kejadian yang sudah menembus ratusan kasus ini bukan lagi kategori biasa. Ia menilai kondisi tersebut membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi, bukan sekadar pemadaman setelah api membesar.
“Dengan angka kejadian yang sudah mencapai ratusan, tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Pencegahan harus lebih diutamakan, karena ketika kebakaran sudah terjadi dan meluas, penanganan akan jauh lebih sulit,” ucapnya di Palangka Raya, Rabu (26/8).
Opsi Meliburkan Sekolah dan Pembagian Masker Gratis
Salah satu usulan konkret yang disampaikan politisi tersebut adalah kebijakan meliburkan sekolah secara temporer. Kebijakan ini dinilai perlu diambil jika konsentrasi partikel debu dan asap sudah membahayakan sistem pernapasan pelajar.
“Kalau kondisi udara sudah tidak sehat, kita berharap sekolah bisa diliburkan untuk sementara. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan juga kami harapkan dapat membagikan masker gratis kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Syaufwan, perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas utama ketika dampak karhutla mulai mempengaruhi kualitas udara. Anak-anak dan kelompok rentan disebutnya sebagai pihak yang paling berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap.
Pemantauan Lahan Gambut dan Semak Belukar Diperkuat
Di luar langkah mitigasi kesehatan, Syaufwan juga mendorong penguatan patroli terpadu di wilayah rawan kebakaran. Ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aparat keamanan, relawan, hingga masyarakat untuk meningkatkan frekuensi pemantauan, khususnya di kawasan lahan gambut dan semak belukar yang mudah terbakar.
Ia mengingatkan bahwa kondisi cuaca yang relatif kering membuat api cepat merambat dan sulit dikendalikan. Karena itu, ia meminta warga tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
“Kesadaran masyarakat sangat penting. Jangan sampai pembakaran kecil kemudian tidak terkendali dan akhirnya menjadi karhutla yang berdampak luas, termasuk terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Koordinasi Laporan Titik Api Diminta Dipercepat
Syaufwan menambahkan, sinergi antarinstansi harus terus diperkuat agar informasi mengenai titik api dapat segera diterima dan ditindaklanjuti di lapangan. Ia berharap waktu respons penanganan kebakaran bisa semakin singkat.
“Kita berharap penanganan di lapangan semakin cepat dan sinergi antar instansi terus diperkuat. Masyarakat juga jangan ragu melaporkan apabila menemukan adanya kebakaran atau titik api,” pungkasnya.
