KUALA KURUN — Rapat paripurna pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Gunung Mas berujung pada satu instruksi tegas: pemangkasan kegiatan seremonial. Juru bicara Banggar DPRD setempat, Iceu Purnamasari, menegaskan pola-pola kegiatan lama yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat harus dipangkas bahkan dihilangkan.
"Anggaran yang berhasil diefisienkan dari pemangkasan kegiatan seremonial dan rapat berulang yang tidak esensial, nantinya bisa dialihkan dan difokuskan pada bidang lain," kata Iceu di Kuala Kurun, Selasa.
Prioritas Baru: Jalan Berlubang hingga Mutu Pelayanan Puskesmas
Politisi Partai Golkar dari daerah pemilihan I yang meliputi Kecamatan Sepang, Mihing Raya, dan Kurun itu menyebut sejumlah bidang yang menjadi fokus utama. Pertama, Pemkab Gunung Mas melalui OPD terkait diminta meningkatkan intensitas pemeliharaan jalan dan mempercepat penanganan lubang yang tersebar di Kota Kuala Kurun maupun kecamatan-kecamatan lain.
Kedua, dari sisi layanan kesehatan, Banggar merekomendasikan peningkatan mutu pelayanan baik di rumah sakit maupun pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Evaluasi profesionalisme tenaga medis kepada pasien juga menjadi sorotan dalam rekomendasi tersebut.
Empat Rekomendasi Tambahan untuk TAPD dan OPD
Selain soal efisiensi kegiatan seremonial, Banggar menitipkan sejumlah rekomendasi lain kepada TAPD dan OPD Pemkab Gumas untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi tersebut meliputi penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara objektif dan rasional tanpa memberatkan masyarakat.
Setiap OPD juga diminta menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang akuntabel dan berbasis kinerja dalam setiap pengajuan program anggaran. Hal ini sesuai dengan rekomendasi pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dalam rapat paripurna tersebut, Banggar menyatakan setuju terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 serta Rancangan KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
