MUARA TEWEH — Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Pendidikan setempat menegaskan bahwa proyek pelebaran jalan di kota tersebut tidak akan berdampak pada sektor pendidikan. Koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan tanpa mengorbankan kepentingan siswa dan tenaga pengajar.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, M. Iman Topik, di Muara Teweh, Rabu (8/7/2026), menyatakan dukungan penuh terhadap program pembangunan daerah. Namun, ia menekankan bahwa keberlangsungan layanan pendidikan di seluruh satuan pendidikan harus tetap terjaga.
Kepastian dari Koordinasi Lintas Sektor
“Kami mendukung penuh program pembangunan daerah, khususnya pelebaran sejumlah ruas jalan di Kota Muara Teweh. Namun yang menjadi perhatian utama kami adalah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan baik dan tidak terdampak oleh proses pembangunan,” ujar Iman Topik.
Koordinasi yang berlangsung di Palangka Raya itu juga dihadiri jajaran terkait. Kepala Dinas Pendidikan didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Ir. Junaidi, Kepala Bidang Pertanahan Ary Sudarta, Kepala Bidang Cipta Karya Ignasius, serta Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Kepala Bidang PAUD Kabupaten Barito Utara.
Surat Pemberitahuan Diserahkan ke Pemerintah Provinsi
Dalam pertemuan tersebut, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara telah menyerahkan surat pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Langkah itu menjadi bukti bahwa seluruh tahapan pembangunan dilakukan secara terencana dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami ingin seluruh proses berjalan melalui koordinasi yang baik sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan lancar, sementara kepentingan dunia pendidikan tetap terlindungi dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” kata Iman Topik.
Sinergi Jadi Kunci Pembangunan dan Pendidikan Berjalan Beriringan
Menurut Iman Topik, komunikasi yang baik antara pemerintah kabupaten dan provinsi sangat penting, terutama jika pembangunan bersinggungan dengan aset atau fasilitas pendidikan. Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar infrastruktur dan kualitas pendidikan sama-sama meningkat.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat, tanpa mengesampingkan kualitas layanan pendidikan,” pungkasnya.
