Bupati Barito Utara Shalahuddin menegaskan setiap rupiah dalam Perubahan APBD 2026 harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikan pada rapat paripurna IV Masa Sidang I Tahun 2026 di Muara Teweh, Kamis, saat fraksi-fraksi pendukung Dewan menyampaikan pendapat akhir atas Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD.
MUARA TEWEH — Pemerintah Kabupaten Barito Utara menutup proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan komitmen pengawasan ketat pada tahap pelaksanaan. Bupati Shalahuddin meminta seluruh kepala perangkat daerah menindaklanjuti persetujuan DPRD secara bertanggung jawab dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Permintaan itu disampaikan pada rapat paripurna IV Masa Sidang I Tahun 2026 di Muara Teweh, Kamis. Agenda rapat adalah penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi pendukung Dewan atas Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026.
Penyesuaian Anggaran Ikuti Kondisi Aktual Daerah
Shalahuddin menjelaskan, Rancangan Perubahan APBD 2026 disusun untuk menyesuaikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan perkembangan kondisi aktual. Penyesuaian itu diharapkan membuka ruang lebih optimal bagi pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Bupati, proses pembahasan bersama DPRD merupakan wujud pelaksanaan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Orientasi akhirnya, kata dia, tetap kepentingan masyarakat Barito Utara.
Pemerintah daerah juga menekankan penguatan pengawasan internal. Kualitas perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah diminta ikut ditingkatkan.
Catatan Fraksi Dewan Diterima sebagai Bahan Perbaikan
Shalahuddin menyatakan pemerintah daerah memahami dan menerima seluruh catatan, saran, serta rekomendasi fraksi-fraksi pendukung Dewan. Menurutnya, masukan itu bagian dari tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif.
"Kami memahami dan menerima seluruh catatan, saran, serta rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi pendukung Dewan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif," kata Shalahuddin di Muara Teweh, Kamis.
Atas nama pemerintah daerah, Bupati menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD. Apresiasi serupa diberikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Badan Anggaran DPRD, dan pihak yang terlibat dalam pembahasan.
Persetujuan DPRD Dinilai Baru Awal Pelaksanaan
Shalahuddin menegaskan persetujuan DPRD bukan akhir dari proses. Persetujuan itu menjadi awal tahapan pelaksanaan yang harus dikawal sungguh-sungguh oleh seluruh perangkat daerah.
"Saya meminta seluruh kepala perangkat daerah menindaklanjutinya dengan penuh tanggung jawab dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Ia juga menyoroti tantangan pembangunan ke depan yang semakin kompleks. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diminta terus adaptif, responsif, dan inovatif dalam merespons kondisi daerah.
Semangat Huma Betang Jadi Modal Pembangunan
Keberhasilan pembangunan daerah, lanjut Bupati, membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, masyarakat, tokoh agama dan adat, hingga berbagai elemen masyarakat lainnya.
Shalahuddin mengajak seluruh elemen masyarakat membangun Barito Utara dengan semangat Huma Betang. Semangat itu mencerminkan kebersamaan, persaudaraan, gotong royong, serta kehidupan yang berdampingan dalam keberagaman.
"Dengan semangat Huma Betang, mari kita pastikan pembangunan bermuara pada kesejahteraan masyarakat yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan," ujarnya.
Dengan persetujuan DPRD atas Rancangan Perubahan APBD 2026, tahap berikutnya adalah pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dokumen anggaran yang telah disepakati. Pengawasan melekat dari masing-masing perangkat daerah menjadi kunci agar belanja daerah benar-benar menyentuh kebutuhan warga Barito Utara.
