PANGKALAN BUN — Bupati Kotawaringin Barat Hj Nurhidayah meninjau langsung lokasi karhutla di jalan penghubung Pangkalan Bun–Kotawaringin Lama, Minggu, 11 Oktober 2026. Peninjauan itu dilakukan bersama Sekretaris Daerah, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Penetapan tiga wilayah prioritas diambil karena sebaran titik api membuat petugas harus membagi kekuatan.
Nurhidayah menyebut kabut asap dalam tiga hari terakhir semakin pekat. Kondisi itu, menurut dia, tidak bisa dianggap sepele karena berdampak pada kesehatan warga sekaligus aktivitas penerbangan.
"Jangan dianggap sepele. Kami harapkan pemerintah pusat turun langsung ke wilayah Kobar dan Provinsi Kalimantan Tengah. Bantu kami dan segera turunkan bantuan," ujar Nurhidayah.
Penanganan karhutla di Kotawaringin Barat menghadapi keterbatasan personel dan sarana prasarana. Wilayah kebakaran yang tersebar membuat petugas tidak bisa memusatkan kekuatan di satu titik. Kebutuhan penanganan di lapangan terus berjalan sementara jumlah personel terbatas.
Pemerintah daerah mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat upaya pemadaman. Bantuan itu dinilai penting agar penanganan di tiga wilayah prioritas bisa berjalan lebih optimal.
Kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting menjadi perhatian tersendiri karena terjadi di kawasan konservasi. Nurhidayah menyampaikan bahwa Kementerian Kehutanan akan meninjau langsung kebakaran di kawasan tersebut. Peninjauan itu diharapkan membantu melihat kondisi lapangan dan kendala yang dihadapi petugas.
Data pemantauan citra satelit yang disebutkan dalam keterangan menunjukkan luas kebakaran di TNTP mencapai 52.325,73 hektare. Periode pengamatan, metode penghitungan, dan status verifikasi angka tersebut belum dijelaskan. Informasi bahwa api telah merambah zona inti juga masih perlu dikonfirmasi kepada pengelola TNTP atau instansi berwenang.
Nurhidayah meminta semua pihak tidak saling menyalahkan terkait kebakaran di TNTP. Dia menegaskan perhatian perlu diarahkan pada penanganan api dan penyelamatan lingkungan, bukan pada perdebatan mengenai luas kebakaran.
Penanganan karhutla membutuhkan koordinasi antarlembaga, dukungan peralatan, serta pembagian personel sesuai kebutuhan di setiap lokasi. Langkah itu diperlukan untuk mendukung pemadaman sekaligus mengurangi dampak asap terhadap masyarakat.
Dengan tiga wilayah menjadi prioritas, pemerintah daerah menghadapi kebutuhan menjaga penanganan tetap terarah. Dukungan pemerintah pusat dan koordinasi di lapangan menjadi bagian penting dalam upaya mengendalikan karhutla di Kotawaringin Barat.