SAMPIT — Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor menegaskan bahwa penanganan pasien ISPA dan diare harus bergerak cepat di semua lini, mulai rumah sakit hingga puskesmas. Ia menilai keterlambatan penanganan bisa memperburuk kondisi warga yang terpapar kabut asap.
Saat meninjau RSUD dr. Murjani Sampit, Halikinnor memeriksa langsung fasilitas, peralatan, dan tenaga kesehatan. Ia juga berdialog dengan warga yang tengah berobat untuk menyerap kebutuhan pelayanan di lapangan.
Apa yang Diminta Bupati ke Fasilitas Kesehatan?
Halikinnor menekankan bahwa kesiapan tenaga medis dan sarana pelayanan menjadi kunci agar warga bisa mendapat pertolongan sedini mungkin. Instruksi itu ia sampaikan di hadapan pengelola fasilitas kesehatan.
"Saya meminta seluruh fasilitas kesehatan memastikan kesiapan tenaga medis, sarana, dan sistem pelayanannya agar masyarakat bisa mendapatkan pertolongan sedini mungkin," tegasnya.
Permintaan itu muncul karena karhutla tidak hanya berdampak pada gangguan pernapasan. Kabut asap yang menumpuk di permukiman meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut, terutama bagi anak-anak dan lansia.
Air Bersih Jadi Persoalan Serius di Sejumlah Wilayah
Selain masalah kesehatan, Pemkab Kotim menyoroti kesulitan air bersih yang mulai dirasakan warga di sejumlah kawasan. Sumber air warga berubah payau akibat intrusi air laut yang menguat saat kekeringan.
Halikinnor telah menginstruksikan instansi terkait untuk berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan, dan desa. Koordinasi itu bertujuan mendata wilayah terdampak beserta kebutuhan air bersih masing-masing.
Pendataan dinilai penting agar distribusi air bersih tidak salah sasaran. Setiap wilayah punya tingkat kesulitan berbeda, bergantung pada kondisi sumber air setempat.
Mengapa Pendataan Wilayah Terdampak Harus Cepat?
Kekeringan dan karhutla berpotensi berlangsung sepanjang musim kemarau. Tanpa data yang rapi, bantuan air bersih bisa datang terlambat ke titik yang paling membutuhkan.
Pemkab Kotim mendorong koordinasi lintas sektor untuk menjaga kesiapan pelayanan kesehatan sekaligus memastikan akses air bersih tetap terbuka bagi warga terdampak.
"Penanganan ini harus dilakukan secara terkoordinasi agar masyarakat yang terdampak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dan kebutuhan air bersih sesuai kondisi di lapangan," ujar Halikinnor.
Langkah berikutnya, dinas terkait akan menyusun jadwal distribusi air bersih berdasarkan hasil pendataan wilayah. Fasilitas kesehatan di tingkat kecamatan juga diminta melaporkan kesiapan alkes dan obat-obatan secara berkala.
