KALIMANTAN TENGAH — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penutupan sedikitnya 700 badan usaha milik negara (BUMN) hingga akhir Desember 2026. Jika terealisasi, jumlah BUMN akan menyusut drastis menjadi hanya sekitar 250 perusahaan.
Dia menyampaikan target tersebut saat pidato penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8).
Sejak awal pemerintahan, Prabowo mengklaim telah menutup 290 BUMN yang dinilai tidak menguntungkan, berkinerja buruk, atau merugi. Dari penutupan itu, negara menghemat Rp50 triliun.
"Kurang dua tahun pemerintahan yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi, kita tutup 290 BUMN, dengan menutup 290 BUMN kita telah menghemat Rp50 triliun," ujarnya.
Perusahaan yang tidak memiliki prospek bisnis jelas, kerap mencatat kerugian, atau membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi prioritas pembubaran.
Penutupan BUMN lebih lanjut ditargetkan menekan biaya overhead, termasuk gaji direksi dan komisaris. Prabowo menyebut penghematan dari jalur ini bisa mencapai Rp100 triliun.
"Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin gaji direksi, gaji komisaris. Penghematan kita di berbagai bidang, sudah mendekati Rp300 triliun tiap tahun," jelas Prabowo.
Angka Rp300 triliun tersebut merupakan total akumulasi penghematan dari berbagai sektor, bukan hanya dari BUMN. Pemerintah melihat ruang efisiensi masih terbuka lebar di pos-pos belanja operasional.
Menurut Prabowo, uang hasil efisiensi akan digelontorkan untuk program yang langsung dirasakan masyarakat. Pemerintah juga berupaya mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.
"Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya ke rakyat. Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam uang dari mana, ajak investasi boleh, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil," pungkasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fiskal negara tanpa menambah beban utang, sekaligus mendorong BUMN yang tersisa agar lebih sehat dan efisien. Dengan hanya menyisakan 250 entitas, pemerintah berharap pengawasan dan kinerja badan usaha pelat merah bisa lebih fokus dan terukur.