PALANGKA RAYA — Empat wilayah di Kalimantan Tengah telah menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kabut asap yang kian pekat. Kondisi ini mendorong pemerintah provinsi untuk segera mengevaluasi status penanganan bencana di tingkat provinsi yang saat ini masih berstatus siaga darurat.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib mengatakan, peningkatan status menjadi salah satu agenda utama dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang digelar Pemprov Kalteng, Sabtu (29/8/2026).
"Kemungkinan rapat hari ini memutuskan. Tadi juga ada arahan agar statusnya bisa naik menjadi tanggap darurat," ujar Ahmad Toyib.
Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Barito Selatan, dan Kota Palangka Raya telah lebih dulu menetapkan status tanggap darurat. Keberadaan daerah-daerah tersebut menjadi pertimbangan utama bagi pemprov untuk melakukan evaluasi serupa di tingkat provinsi.
Menurut Ahmad, keputusan peningkatan status tidak hanya ditentukan oleh satu parameter tunggal. Beberapa indikator perkembangan di lapangan menjadi bahan penilaian bersama.
Nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) menjadi salah satu tolok ukur utama. Namun, gangguan pada aktivitas penerbangan dan dampak terhadap kegiatan belajar mengajar juga turut menentukan.
"Dengan dasar sudah ada empat kabupaten dan kota yang menetapkan tanggap darurat, kemudian ISPU di beberapa daerah menunjukkan kategori berbahaya, penerbangan mulai terganggu, dan kegiatan sekolah juga mulai terdampak, itu menjadi beberapa pertimbangan," jelasnya.
Jika kualitas udara di sejumlah daerah masuk kategori berbahaya, penerbangan terganggu, dan sekolah mulai meliburkan atau menyesuaikan jam belajar, maka kondisi tersebut menjadi dasar kuat untuk menaikkan status.
Peningkatan status diharapkan memperkuat intervensi pemerintah dalam penanganan karhutla. Meski strategi yang berjalan dinilai sudah tepat, sejumlah percepatan terus dilakukan berdasarkan arahan Gubernur Kalimantan Tengah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ketersediaan sumber air menjadi prioritas, terutama di kawasan rawan kebakaran seperti Tanjung Taruna, Jabiren, dan Kameloh Baru yang kerap kesulitan air. Pembangunan sumur bor, normalisasi kanal, dan pembuatan embung menjadi langkah utama yang dinilai efektif di lapangan.
"Karena memang di beberapa lokasi kesulitan air, arahan Pak Gubernur adalah membuat sumur bor, melakukan normalisasi kanal dan membuat embung. Dan itu ternyata cukup efektif," kata Ahmad.
Strategi ini akan terus diperkuat, khususnya di wilayah dengan karakteristik lahan gambut yang sulit mendapatkan sumber air saat kebakaran terjadi. Pemerintah juga memantau perkembangan situasi sebelum mengambil langkah lanjutan.
"Kalau memang dianggap perlu supaya intervensi bisa lebih kuat dan lebih cepat, maka statusnya bisa dinaikkan menjadi tanggap darurat di tingkat provinsi," ujarnya.
Terkait dampak karhutla terhadap satwa liar, Ahmad mengatakan pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai adanya satwa dilindungi yang menjadi korban kebakaran. BPBPK saat ini lebih memfokuskan pendataan pada wilayah terdampak, keselamatan masyarakat, personel pemadam, serta kesiapan peralatan.
Informasi mengenai dampak kebakaran terhadap satwa liar kemungkinan dapat diperoleh dari instansi teknis seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) maupun Dinas Kehutanan.
Pengalaman menangani kebakaran pada tahun-tahun sebelumnya menjadi modal penting bagi personel di lapangan. "Langkah-langkah yang diambil saat ini sebenarnya sudah on the track karena sebagian besar tim di lapangan juga merupakan orang-orang yang sudah berpengalaman menangani karhutla," pungkasnya.