Dua helikopter water bombing dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dijadwalkan tiba di Sampit, Rabu (16/9), untuk memperkuat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Armada udara itu akan diprioritaskan menyasar titik api yang sulit dijangkau personel darat, terutama di wilayah selatan Kotim seperti Pulau Hanaut dan Teluk Sampit. Pemerintah Kabupaten Kotim tidak mengeluarkan biaya operasional karena seluruh kontrak sewa ditanggung BNPB.
SAMPIT — Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor menyatakan pengerahan dua unit helikopter tersebut diharapkan mempercepat pemadaman di lokasi yang aksesnya terbatas bagi personel dan kendaraan pemadam darat. Ia menyebut informasi kedatangan armada itu baru diterimanya dan berharap realisasinya sesuai jadwal.
"Saya terima informasi hari ini mudah-mudahan jadi. Ada dropping dua buah helikopter untuk water bombing. Kita berharap khususnya pada titik api yang jangkauannya jauh dan tidak mungkin kita melaksanakan pemadaman lewat darat," kata Halikinnor di Sampit.
Menurutnya, dukungan udara menjadi krusial di tengah situasi karhutla yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Kotim. Kehadiran helikopter diharapkan membantu Satgas Karhutla dan Kekeringan menjangkau titik api yang tidak bisa didatangi pasukan darat.
Dua Unit AS365 dan Kamov Disiapkan dari Palangka Raya
Koordinator Lapangan Satgas Karhutla dan Kekeringan Kotim Rihel menyebut dua helikopter water bombing direncanakan tiba dari Palangka Raya dan selanjutnya siaga di Bandara Haji Asan Sampit. Jenisnya, kata dia, AS365 dan Kamov.
"Helikopter untuk water bombing rencananya tiba di Sampit hari ini dan itu standby di Sampit. Rencananya ada dua unit, yaitu AS365 dan Kamov," ujarnya.
Rihel menegaskan kepastian kedatangan kedua helikopter masih bergantung pada kondisi cuaca. Kabut asap tebal yang mengurangi jarak pandang menjadi kendala utama yang bisa menghambat penerbangan dari Palangka Raya ke Sampit.
"Kalau kondisi cuaca bagus, mereka bisa geser dari Palangka Raya ke Sampit. Potensi kendalanya saat ini hanya cuaca, dalam hal ini kabut asap tebal. Kalau tidak ada kendala tersebut maka seharusnya dua helikopter itu akan tiba di Sampit hari ini," jelasnya.
Wilayah Selatan Kotim Jadi Prioritas Awal
Setelah tiba, Satgas Udara akan menginventarisasi lokasi dan titik koordinat yang membutuhkan pemadaman dari udara. Data itu dikombinasikan dengan informasi Satgas Darat yang mengecek langsung di lapangan, serta pantauan peta satelit Sistem Monitoring Karhutla (SiPongi).
Titik dengan tingkat kerawanan tinggi akan menjadi pertimbangan penentuan sasaran water bombing. Prioritas awal diarahkan pada titik api dalam radius sekitar Kota Sampit.
Jika kondisi memungkinkan dan dua helikopter tersedia, salah satunya akan diarahkan ke wilayah pedalaman yang tidak memiliki akses jalan darat. Rihel menyebut Pulau Hanaut sebagai contoh lokasi yang sulit dijangkau pasukan darat.
"Sambil jalan kalau ada dua, satu bisa kita arahkan ke daerah pedalaman yang jauh, misalnya seperti Pulau Hanaut, posisi yang tidak ada jalan daratnya. Itu kita prioritaskan. Jadi diprioritaskan yang jauh-jauh yang sulit dijangkau pasukan darat," tuturnya.
Wilayah selatan Kotim menjadi perhatian karena mencakup sejumlah kecamatan dengan lokasi karhutla yang sebagian areanya sulit diakses darat, meliputi Pulau Hanaut, Teluk Sampit, Mentaya Hilir Selatan, dan Mentaya Hilir Utara. Pengerahan helikopter tetap akan disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan, termasuk kemungkinan pengalihan ke titik api perkotaan bila diperlukan.
Standby Satu hingga Dua Pekan, Biaya Ditanggung BNPB
Mengenai durasi penempatan, Rihel menyebut kedua helikopter dapat berada di Sampit selama kondisi karhutla masih membutuhkan dukungan udara. Masa standby itu bisa berlangsung satu hingga dua pekan atau menyesuaikan perpanjangan dukungan dari BNPB.
"Untuk saat ini tergantung kondisi lapangan. Tidak menutup kemungkinan bisa saja seminggu, dua minggu sampai dengan kita dan juga perpanjangan dari BNPB," sebutnya.
Rihel memastikan operasional kedua helikopter merupakan dukungan BNPB sehingga Pemerintah Kabupaten Kotim tidak perlu mengeluarkan biaya operasional. Kontrak penyewaan dilakukan BNPB dengan operator melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
"Kontraknya dari BNPB dengan operator. Biayanya semua ditanggung BNPB. Jadi Pemda tidak mengeluarkan biaya untuk operasionalnya," tegasnya.
Selain keberadaan titik api, faktor keselamatan penerbangan menjadi penentu utama pelaksanaan water bombing. Kabut asap yang terlalu tebal berpotensi membahayakan kru dan mengurangi efektivitas pemadaman dari udara.
