Sikka — Menteri PU (Pekerjaan Umum) Dody Hanggodo memastikan percepatan pemenuhan air bersih bagi warga terdampak gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Lewat pendekatan darurat dan jangka panjang, sekitar 7.000 warga di delapan desa akan tercukupi kebutuhannya.
Pulau Palue yang berada di bagian utara Pulau Flores, Kabupaten Sikka, tercatat sebagai wilayah yang diguncang gempa magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa air bersih menjadi prioritas utama dalam penanganan warga pascabencana.
"Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang," kata Dody Hanggodo.
Tindak lanjut arahan itu dijalankan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw bersama jajaran Kementerian PU yang meninjau langsung kondisi Pulau Palue pada Selasa (18/8/2026).
Didampingi Bupati Sikka Juventus Kago, Dirjen SDA memeriksa tiga titik dari sekitar 10 titik longsoran yang teridentifikasi. Mereka juga mengecek sumur bor yang dibangun pada 2023, yang menjadi salah satu sumber layanan air masyarakat dengan kapasitas sekitar 1,8 liter per detik.
Untuk kebutuhan darurat pascagempa, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirimkan empat unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter ke Pulau Palue.
BBWS Nusa Tenggara II juga menyiapkan survei geolistrik untuk memetakan potensi sumber air tanah. Survei ini menjadi dasar penentuan titik potensial pengembangan sumber air baru, sehingga pasokan tidak bergantung hanya pada sumber yang ada saat ini.
Kementerian PU turut mengidentifikasi kebutuhan perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang kurang lebih 250 meter di kawasan Maluriu.
Di luar air bersih, Kementerian PU fokus pada pemulihan akses dan perlindungan kawasan permukiman. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah menyiapkan satu unit excavator tipe PC 200 untuk membersihkan material longsoran di sejumlah titik yang menghambat akses masyarakat.
Kantor Camat Palue yang rusak akibat gempa juga mendapat perhatian Kementerian PU sebagai bagian dari pemulihan fasilitas pelayanan publik.
Dengan langkah-langkah itu, Kementerian PU memastikan penanganan Pulau Palue dilakukan bertahap, dengan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, menjadi prioritas utama pascagempa.