SAMPIT — Tim Identifikasi Sosialisasi dan Pencegahan (Idensos) Densus 88 Antiteror Polri mengungkap adanya anak usia sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur yang terpapar paham kekerasan. Anak-anak tersebut kini diposisikan sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan, bukan pelaku.
Komandan Tim Idensos Densus 88 Antiteror Polri, Iptu Ganjar Satrio, menyatakan temuan ini menjadi dasar pihaknya datang ke Kotim untuk memperkuat edukasi tentang bahaya penyebaran paham kekerasan di kalangan pelajar. "Kenapa saya datang ke sini, karena kami menemukan anak yang terpapar paham kekerasan," katanya di Media Center Habaring Hurung Kotim, Selasa (11/8).
Menurut Ganjar, perkembangan teknologi dan tingginya penggunaan gawai membuat anak semakin rentan menjadi sasaran penyebaran ideologi kekerasan. Pola yang ditemukan biasanya diawali melalui interaksi di media sosial, permainan daring, atau platform komunikasi lain yang dekat dengan keseharian anak.
"Dari sana, korban perlahan diberikan berbagai materi yang mengandung paham kekerasan dan dilakukan proses indoktrinasi," ujarnya.
Hasil penelusuran menunjukkan pihak yang diduga menyebarkan paham tersebut berada di luar Kalimantan. Sementara itu, anak-anak yang terpapar di Kotim sejauh ini belum ditemukan ikut menyebarkan ajaran serupa.
Ganjar menilai kondisi keluarga menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kerentanan anak terhadap paparan paham kekerasan. Kurangnya perhatian, minimnya kasih sayang, hingga pengalaman menjadi korban perundungan dapat mendorong anak mencari pelarian di dunia digital.
"Peran keluarga ini untuk mendidik anaknya. Rata-rata anak-anak ini kurang kasih sayang. Ditambah lagi mengenal media sosial yang masif dan hampir tanpa saring," katanya.
Densus 88 memastikan pendampingan terhadap korban terus dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan melibatkan pemerintah daerah dan instansi terkait. Pihaknya juga mengapresiasi kebijakan Pemkab Kotim yang membatasi penggunaan gawai di sekolah.
"Kami Densus 88 akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan seluruh unsur terkait untuk memperkuat edukasi serta pencegahan di tengah masyarakat," pungkasnya.