SAMPIT — Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim, Muhammad Abadi, meminta Dinas SDABMBKPRKP turun tangan membangun embung di wilayah rawan kebakaran. Menurutnya, ketersediaan sumber air menjadi faktor penentu keberhasilan operasi pemadaman di lapangan, terutama ketika titik api berada jauh dari aliran sungai.
“Saya juga meminta Dinas SDABMBKPRKP turun membantu membuat embung untuk kebutuhan sumber air. Ini penting untuk mendukung petugas ketika melakukan pemadaman di lapangan,” ujar Abadi di Sampit, Rabu.
Abadi menegaskan, permintaan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan jajaran DPC PKB Kotim ke Posko BPBD setempat. Dalam kunjungan tersebut, pihaknya menerima langsung laporan soal kekurangan selang dan mesin pemadam yang menjadi peralatan utama operasi karhutla.
“Saya meminta kekurangan selang yang disampaikan pihak BPBD untuk kebutuhan penanganan karhutla bisa segera diupayakan melalui BTT. Termasuk mesin juga, supaya betul-betul direalisasikan dari BTT agar pemerintah kabupaten cepat merealisasikannya,” tegasnya.
Pemanfaatan BTT dinilai sebagai langkah tercepat yang bisa diambil pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Menurut Abadi, skema ini tidak memerlukan proses lelang yang panjang sehingga respons terhadap kondisi darurat bisa lebih gesit.
“Hal ini penting mengingat karhutla masih menjadi ancaman serius selama musim kemarau, sementara kondisi lapangan seringkali membutuhkan peralatan dengan kemampuan jangkauan dan kapasitas yang memadai,” katanya.
Ia menambahkan, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan personel. Kesiapan peralatan, ketersediaan air, koordinasi antarinstansi, serta dukungan terhadap relawan harus diperkuat secara bersamaan agar respons terhadap kebakaran dapat dilakukan sedini mungkin.
Dalam kesempatan yang sama, Fraksi PKB Kotim turut menyerahkan bantuan berupa minuman dan multivitamin untuk relawan yang bertugas. Abadi menilai perhatian terhadap kondisi fisik personel lapangan sama pentingnya dengan penguatan alat.
“Kalau peralatan terbatas, tentu penanganan di lapangan juga bisa terkendala, apalagi kalau titik kebakaran berada di lokasi yang sulit dijangkau,” ujarnya.
Keberadaan embung tidak hanya berfungsi untuk operasi pemadaman, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mitigasi di kawasan yang memiliki potensi karhutla. Infrastruktur ini memungkinkan petugas melakukan pemadaman dalam waktu lama tanpa harus kesulitan mencari sumber air.
“Yang paling penting sekarang adalah kesiapan. Jangan sampai ketika kebakaran terjadi, kita baru mencari peralatan dan sumber air. Semua harus disiapkan sejak awal,” demikian Abadi.
Ia berharap Pemkab Kotim segera mengambil langkah konkret terhadap kebutuhan yang disampaikan BPBD sehingga tidak terjadi keterlambatan ketika kebakaran kembali meluas.