PALANGKA RAYA — Belanja modal dalam Perubahan APBD Kalimantan Tengah 2026 bertambah sekitar Rp103,506 miliar sehingga totalnya melampaui Rp628,523 miliar. Kenaikan itu tidak merata di semua pos. Alokasi untuk jalan, jaringan, dan irigasi justru menyusut, sementara belanja modal lebih banyak diarahkan ke gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin.
Okki Maulana, anggota Komisi IV DPRD Kalteng, mempertanyakan pergeseran komposisi tersebut. Menurut dia, jalan dan irigasi berkaitan langsung dengan kebutuhan harian warga serta aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Mengapa Komposisi Anggaran Lebih Penting dari Angka Total
Okki menilai pembacaan atas kenaikan belanja modal secara keseluruhan saja tidak cukup. Setiap jenis belanja, katanya, punya dampak berbeda terhadap masyarakat.
"Pergeseran anggaran itu hal yang wajar dalam proses penyesuaian APBD. Tetapi yang perlu kita lihat adalah dampaknya terhadap prioritas pembangunan. Kalau belanja modal naik, kita juga harus memastikan kenaikan itu benar-benar menjawab kebutuhan yang paling mendesak di lapangan," kata Okki.
Ia mengingatkan penurunan anggaran pada sektor jalan dan irigasi jangan sampai membuat program yang sudah jadi prioritas pemerintah tertunda. Infrastruktur jalan berperan membuka konektivitas antarwilayah, mendukung distribusi barang dan jasa, serta memperlancar mobilitas warga. Adapun irigasi berhubungan erat dengan produktivitas sektor pertanian.
"Jangan hanya melihat angka belanja modal secara keseluruhan. Kita perlu melihat komposisinya, karena setiap jenis belanja punya dampak yang berbeda terhadap masyarakat. Jalan, jaringan dan irigasi itu berkaitan langsung dengan konektivitas, distribusi dan produktivitas ekonomi, sehingga pengurangannya harus benar-benar diperhitungkan," jelasnya.
Waktu Pelaksanaan Mepet, Tambahan Anggaran Berisiko Tak Tuntas
Okki juga menyoroti faktor waktu. Tahun anggaran 2026 semakin mendekati akhir, sehingga setiap kegiatan yang mendapat tambahan anggaran harus punya kesiapan teknis maupun administrasi.
Ia tidak ingin tambahan anggaran justru menghasilkan pekerjaan yang tidak selesai karena waktu pelaksanaan terlalu singkat.
"Yang paling penting sekarang adalah kesiapan pekerjaannya. Jangan sampai anggarannya sudah tersedia, tetapi waktu pelaksanaannya sudah mepet dan akhirnya tidak selesai. Kita ingin setiap rupiah yang dialokasikan itu benar-benar bisa dikerjakan dan manfaatnya dirasakan masyarakat," tegasnya.
Menurut Okki, tambahan anggaran yang tidak dibarengi kesiapan pelaksanaan berpotensi membuat pekerjaan tidak tuntas dan berujung menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Pengawasan DPRD Diarahkan ke Efektivitas, Bukan Hanya Besaran
Okki meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek yang memperoleh tambahan anggaran dalam Perubahan APBD 2026. Setiap perubahan alokasi, katanya, harus diikuti kepastian soal kesiapan dokumen, aspek hukum, proses pengadaan, hingga kemampuan pelaksana menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu.
"Kita harus memastikan seluruh persyaratan sudah terpenuhi, baik secara teknis, administrasi maupun hukum. Jangan sampai perubahan anggaran hanya selesai di atas kertas, sementara pelaksanaannya tidak maksimal," ujarnya.
Ia berharap perubahan komposisi belanja modal tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik, pelayanan dasar, dan kemampuan pemerintah menuntaskan seluruh pekerjaan di sisa tahun anggaran. Pengawasan DPRD, lanjut Okki, akan diarahkan tidak hanya pada besaran anggaran tetapi juga pada efektivitas penggunaannya.
